Kapal Induk Pertama Indonesia Eks Giuseppe Garibaldi Italia Akan Bernama KRI Gajah Mada

ROMA – Indonesia berada di ambang transformasi besar dalam kekuatan lautnya. Kapal induk Italia atau Italian Ship (ITS) Giuseppe Garibaldi yang telah dipensiunkan kini tengah dipersiapkan untuk diserahkan kepada Indonesia. Langkah ini diperkirakan akan mengubah keseimbangan kekuatan angkatan laut di Asia Tenggara maritim hingga kawasan Indo-Pasifik.

Mengapa Italia Menghibahkan Giuseppe Garibaldi dan Tantangan Modernisasi KRI Gajah Mada

Defence Security Asia melaporkan, pengalihan ITS Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia dilakukan dalam bentuk hibah antarpemerintah (government-to-government grant), bukan penjualan komersial. Keputusan tersebut merupakan hasil perhitungan strategis dan ekonomi Pemerintah Italia setelah kapal itu resmi memasuki masa cadangan sejak akhir 2024.

Kapal induk ini mulai bertugas pada 1985 dan selama hampir 40 tahun menjadi tulang punggung Angkatan Laut Italia sekaligus kapal induk pertama negara tersebut. Namun, kehadiran kapal-kapal yang lebih modern membuat Giuseppe Garibaldi tidak lagi menjadi aset utama dan justru berubah menjadi beban biaya.

Dengan menghibahkan kapal kepada Indonesia, Italia dapat menghemat sekitar 5 juta euro per tahun yang sebelumnya harus dikeluarkan untuk biaya perawatan. Italia juga terhindar dari biaya pembongkaran kapal perang era Perang Dingin yang tidak murah dan memiliki tantangan lingkungan.

Transfer tersebut memperoleh persetujuan parlemen Italia pada Maret dan April 2026. Pemerintah Italia menyebut langkah itu sebagai bagian dari penguatan hubungan pertahanan dan industri strategis dengan Indonesia.

Hubungan kedua negara memang sudah terjalin melalui kerja sama dengan perusahaan galangan kapal Fincantieri, yang sebelumnya membangun fregat KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi untuk TNI AL. Kerja sama ini dinilai akan mempermudah proses integrasi sistem dan modernisasi kapal induk.

Bagi Indonesia, pengalaman Fincantieri juga menjadi jembatan teknis bagi PT PAL Indonesia, yang nantinya akan menangani sebagian besar pekerjaan perbaikan dan modernisasi kapal di dalam negeri.

Di sisi lain, Italia juga memperoleh keuntungan diplomatik. Hibah ini memperkuat citra Italia sebagai pemasok industri pertahanan yang kredibel di kawasan Indo-Pasifik, pasar yang kini semakin kompetitif bagi produsen senjata Eropa.

Sementara bagi Indonesia, skema hibah membuat biaya akuisisi jauh lebih ringan dibandingkan harus membangun kapal induk baru, yang nilainya bisa mencapai miliaran dolar AS dan membutuhkan waktu pembangunan lebih dari satu dekade.

Meski demikian, para analis mengingatkan bahwa biaya terbesar justru muncul setelah kapal tiba di Indonesia. Integrasi sistem senjata, radar, sensor modern, hingga pengadaan pesawat dan helikopter diperkirakan akan menelan biaya yang bahkan melampaui nilai kapal itu sendiri.

Dengan kata lain, Italia memperoleh keuntungan diplomatik dari aset yang sudah tidak lagi digunakan, sedangkan Indonesia mendapatkan jalan masuk menuju kemampuan kapal induk dengan harga awal yang relatif murah, tetapi harus menanggung seluruh risiko teknis dan biaya modernisasi dalam beberapa tahun mendatang.

Tantangan Besar: KRI Gajah Mada Belum Akan Menjadi Kapal Induk Tempur

Saat diserahkan kepada Indonesia, Giuseppe Garibaldi tidak lagi membawa sistem persenjataan aslinya.

Rudal pertahanan udara Sea Sparrow dan Aspide, meriam Oto Melara Dardo, tabung torpedo, hingga rudal antikapal Otomat telah dilepas sebelum proses transfer.

Artinya, Indonesia hanya akan menerima platform kapal beserta sistem propulsi dan fasilitas dasarnya. Seluruh sistem tempur harus dipasang kembali melalui program modernisasi yang diperkirakan berlangsung bertahun-tahun.

Salah satu aset paling berharga yang tetap dipertahankan adalah empat mesin turbin gas GE-Avio LM2500 berkekuatan sekitar 81.000 tenaga kuda, yang mampu mendorong kapal melaju hingga 30 knot atau sekitar 56 kilometer per jam.

Di sektor penerbangan, tantangan yang dihadapi Indonesia jauh lebih besar.

Saat masih aktif di Angkatan Laut Italia, Giuseppe Garibaldi mampu mengoperasikan sekitar 16 pesawat, termasuk jet tempur lepas landas pendek dan mendarat vertikal (V/STOL) AV-8B Harrier.

Kini Indonesia harus menentukan arah pengembangan kemampuan udaranya. Pilihannya adalah membeli pesawat tempur V/STOL yang mahal atau mengembangkan konsep kapal induk berbasis helikopter dan pesawat tanpa awak.

Sejauh ini, berbagai indikasi menunjukkan Indonesia cenderung memilih opsi kedua.

TNI AL diketahui telah membangun replika dek penerbangan berukuran sekitar 180 x 33 meter di Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda, Sidoarjo. Fasilitas itu digunakan untuk melatih pengoperasian helikopter AS565 Panther di atas kapal induk.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun pertama, sayap udara KRI Gajah Mada kemungkinan akan difokuskan pada operasi helikopter untuk logistik, evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, serta komando dan pengendalian.

Selain itu, muncul pula laporan bahwa Indonesia tertarik mengoperasikan drone tempur Bayraktar TB3 buatan Turki yang memang dirancang mampu beroperasi dari kapal induk atau kapal serbu amfibi.

Apabila rencana itu terealisasi, Indonesia dapat membangun konsep operasi yang lebih hemat biaya dibandingkan mengoperasikan jet tempur berawak dari kapal induk.

Di bidang sumber daya manusia, tantangannya tidak kalah besar.

Sekitar 100 personel TNI AL dijadwalkan mengikuti pelatihan khusus di Italia, termasuk selama pelayaran kapal menuju Indonesia. Namun, untuk mengoperasikan kapal induk secara penuh dibutuhkan lebih dari 500 awak dengan keahlian khusus.

Kemampuan mengendalikan operasi penerbangan, pemeliharaan mesin, pengendalian kerusakan, hingga manajemen dek penerbangan merupakan bidang yang belum pernah dimiliki TNI AL sebelumnya.

Karena itu, hingga sistem senjata, sayap udara, dan pelatihan awak selesai, KRI Gajah Mada diperkirakan akan lebih banyak menjalankan misi bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, serta menjadi pusat komando operasi, dibandingkan berperan sebagai kapal induk tempur penuh seperti yang dioperasikan Amerika Serikat, Prancis, atau Tiongkok.

Dengan kata lain, kedatangan kapal ini akan menjadi awal dari proses panjang transformasi TNI AL menuju angkatan laut samudra (blue-water navy), bukan akhir dari proses tersebut.

Kapal tersebut diperkirakan akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada, mengambil nama mahapatih legendaris Kerajaan Majapahit abad ke-14. Jika resmi bergabung dengan TNI Angkatan Laut, kapal ini akan menjadi kapal induk pertama Indonesia yang mampu mengoperasikan pesawat bersayap tetap (fixed-wing), mengakhiri ketergantungan selama puluhan tahun pada kapal pendarat amfibi dan Landing Platform Dock (LPD) sebagai alat proyeksi kekuatan.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, mengonfirmasi bahwa nama kapal masih dalam tahap pembahasan. Selain Gajah Mada, nama Panglima Sudirman juga masih dipertimbangkan sebelum keputusan akhir disetujui Presiden.

Akuisisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara kedua di Asia Tenggara setelah Thailand yang mengoperasikan kapal induk. Selain memiliki nilai simbolis yang tinggi, kehadiran kapal ini juga diperkirakan akan mengubah cara negara-negara kawasan—mulai dari Singapura hingga Australia—memandang kekuatan militer Indonesia.

Hingga pertengahan Juli 2026, para insinyur dan perencana militer berpacu dengan waktu untuk menyiapkan Pangkalan TNI AL Lampung (Lanal Lampung) sebagai pangkalan utama kapal tersebut. Targetnya, kapal tiba sekitar 5 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun TNI.

Langkah ini bukan sekadar penambahan alutsista. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto dipandang sebagai sinyal strategis bahwa Indonesia ingin memiliki kemampuan blue-water navy, yaitu angkatan laut yang mampu beroperasi jauh dari wilayah perairan nasional, sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan meningkatnya peran keamanan ASEAN.

Proses pengalihan kapal dilakukan melalui skema hibah antar pemerintah (government-to-government grant). Pemerintah Italia menanggung biaya persiapan sekitar 54 juta euro, yang dinilai lebih murah dibandingkan harus mengeluarkan sekitar 5 juta euro setiap tahun untuk biaya perawatan atau pembongkaran kapal yang sudah dipensiunkan.

Sebaliknya, Indonesia harus menanggung biaya yang jauh lebih besar, yakni untuk modernisasi, perbaikan, pelatihan awak, dan integrasi sistem tempur. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar 450 juta dolar AS atau sekitar 7,2 triliun, yang sebagian besar akan dibiayai melalui pinjaman luar negeri.

Saat diserahkan nanti, kapal hanya akan memiliki sistem propulsi, perlengkapan keselamatan, dan fasilitas dasar yang cukup untuk pelayaran menuju Indonesia. Seluruh persenjataan utama telah dilepas, sehingga kemampuan tempurnya masih menjadi pekerjaan besar dalam beberapa tahun ke depan.

Para analis memperkirakan bahwa pada tahap awal operasionalnya, kapal ini akan lebih banyak digunakan sebagai pusat komando, kapal logistik, dan bantuan kemanusiaan, bukan sebagai kapal induk tempur yang mampu memproyeksikan kekuatan seperti milik negara-negara besar.

Namun demikian, meski dalam konfigurasi terbatas, kehadiran kapal ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam pengawasan wilayah laut, respons bencana, serta koordinasi operasi militer, terutama di negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang menguasai jalur strategis seperti Selat Malaka dan Selat Sunda.

Analisis ini kemudian membahas lima aspek utama dari akuisisi tersebut, yaitu:

kesiapan infrastruktur di Lampung, alasan strategis Italia menghibahkan kapal, 

tantangan kemampuan operasional, dampaknya terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan, serta berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan sebelum kapal benar-benar siap beroperasi penuh.

Berpacu dengan Waktu: Lanal Lampung Disiapkan Menjadi Markas Kapal Induk Pertama Indonesia

Pangkalan Angkatan Laut (Lanal Lampung), bersama fasilitas pendukung di Lanal Ratai, telah ditetapkan sebagai pangkalan utama KRI Gajah Mada. Keputusan ini memicu pembangunan infrastruktur besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya di kompleks pangkalan TNI AL tersebut.

Salah satu pekerjaan utama adalah pengerukan dasar laut agar kedalamannya mampu menampung kapal berbobot sekitar 13.850 ton saat bermuatan penuh. Kedalaman ini jauh melebihi kebutuhan kapal fregat maupun korvet yang selama ini dioperasikan TNI AL.

Selain itu, dermaga juga diperlebar dan diperkuat. Struktur tambatan harus mampu menahan beban kapal induk agar tidak terjadi kerusakan saat proses sandar.

Jaringan listrik di pangkalan juga sedang ditingkatkan secara signifikan. Kapal induk membutuhkan pasokan listrik besar untuk menopang berbagai sistem saat berada di dermaga, mulai dari pendingin ruangan, sistem pendukung operasional hingga fasilitas penerbangan di dek.

Pembangunan juga berlangsung di Pulau Kelagian, meliputi markas komando, fasilitas sandar tambahan, serta pusat kendali yang akan mengintegrasikan kapal induk ke dalam struktur Komando Armada Barat TNI AL.

Pada awal Juni 2026, TNI AL telah melakukan inspeksi terhadap seluruh proyek tersebut sebagai bagian dari evaluasi kesiapan sebelum kapal tiba.

Namun, para analis mengingatkan bahwa waktu yang tersedia sangat singkat. Proyek seperti pengerukan pelabuhan, penguatan dermaga, dan peningkatan jaringan listrik biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan.

Jika pembangunan tidak selesai sebelum Oktober, Indonesia berisiko menghadapi situasi yang cukup strategis: kapal induk pertama sudah tiba, tetapi pangkalan utamanya belum siap digunakan.

Karena itu, TNI AL juga menyiapkan beberapa pangkalan pendukung lain agar seluruh sistem logistik kapal tidak bergantung pada satu lokasi saja.

Strategi penyebaran pangkalan ini menunjukkan bahwa TNI AL telah mengantisipasi kerentanan jika hanya mengandalkan satu homeport, terutama apabila suatu saat terjadi ancaman blokade atau serangan presisi di kawasan Selat Malaka.

Dampak terhadap Keseimbangan Kekuatan Indo-Pasifik dan Tantangan Jangka Panjang KRI Gajah Mada

Mengubah Persepsi Kekuatan Maritim di Indo-Pasifik

Meski pada tahap awal belum memiliki kemampuan tempur penuh, kehadiran KRI Gajah Mada diyakini akan membawa dampak psikologis dan diplomatik yang besar di kawasan. Bagi banyak negara, fakta bahwa Indonesia mengoperasikan sebuah kapal induk akan langsung mengubah cara mereka menilai bobot strategis Jakarta dalam arsitektur keamanan ASEAN maupun Indo-Pasifik.

Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara setelah Thailand yang memiliki kapal induk. Langkah ini diperkirakan dapat mendorong negara-negara lain di kawasan untuk mempercepat rencana pengembangan kapal amfibi berdek besar atau bahkan kapal induk mereka sendiri.

Bagi negara-negara yang berada di sekitar Selat Malaka dan Selat Sunda, keberadaan kapal ini akan memperkuat kemampuan Indonesia dalam memantau salah satu jalur pelayaran paling sibuk di dunia. Kedua selat tersebut menjadi jalur utama perdagangan global dan pengiriman energi internasional.

Para perencana militer Tiongkok juga diperkirakan akan memasukkan keberadaan kapal induk Indonesia ke dalam kalkulasi strategis mereka, terutama terkait kemampuan Indonesia mempertahankan kedaulatan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.

Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap menegaskan bahwa fungsi utama kapal ini adalah untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, evakuasi, dan dukungan logistik. Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini mengedepankan prinsip bebas aktif.

Namun para analis mengingatkan bahwa kapal induk, sekalipun digunakan untuk misi kemanusiaan, tetap memiliki nilai militer yang besar. Pengalaman mengoperasikan dek penerbangan, sistem komando, jaringan logistik, hingga koordinasi penerbangan laut akan menjadi fondasi penting apabila suatu saat Indonesia memutuskan membangun kemampuan kapal induk tempur sepenuhnya.

Amerika Serikat dan Australia diperkirakan akan menyambut positif akuisisi ini karena dapat memperkuat kerja sama dalam operasi bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana yang selama ini telah menjadi fokus latihan bersama di kawasan.

Di sisi lain, kerja sama dengan Italia juga semakin mempererat hubungan industri pertahanan Indonesia dengan negara-negara anggota NATO. Hal ini memperluas sumber pengadaan alutsista Indonesia yang selama ini berasal dari berbagai negara seperti Russia, Korea Selatan, Prancis, Turki, dan dalam negeri.

Diversifikasi tersebut juga membuka peluang integrasi sistem Barat pada masa depan, sehingga mempermudah interoperabilitas TNI AL dalam latihan gabungan bersama angkatan laut Amerika Serikat, Australia, maupun negara-negara Eropa.

Pada akhirnya, nilai strategis terbesar kapal ini dalam beberapa tahun pertama bukan terletak pada kemampuan menyerang, melainkan pada pesan yang ingin disampaikan Indonesia: bahwa Jakarta serius membangun angkatan laut samudra (blue-water navy) yang sebanding dengan posisi geografis dan kepentingan ekonominya.

Masih Banyak Tantangan Sebelum Benar-Benar Siap Tempur

Walaupun pemerintah menargetkan kapal tiba di Indonesia pada Oktober 2026, sejumlah dokumen perencanaan di Italia menyebut proses transfer masih berpotensi mundur hingga Desember 2026. Artinya, jadwal penyelesaian proyek masih menyisakan ketidakpastian.

Risiko tersebut diperbesar oleh pembangunan infrastruktur di Lampung yang harus selesai secara bersamaan, mulai dari pengerukan pelabuhan, penguatan dermaga, hingga peningkatan jaringan listrik. Keterlambatan pada satu proyek saja dapat menghambat kesiapan keseluruhan pangkalan.

Biaya modernisasi yang saat ini diperkirakan mencapai sekitar 7,2 triliun rupiah juga berpotensi membengkak. Pengalaman berbagai proyek modernisasi kapal perang di dunia menunjukkan biaya akhir hampir selalu lebih tinggi dibandingkan estimasi awal.

Sebagian besar pendanaan juga berasal dari pinjaman luar negeri. Hal ini menimbulkan tantangan fiskal karena pemerintah harus menanggung cicilan utang sekaligus biaya operasional tahunan kapal yang tidak menghasilkan pendapatan secara langsung.

Selain faktor keuangan, proses pengiriman kapal juga dapat menghadapi berbagai hambatan, mulai dari gangguan jalur pelayaran internasional, proses administrasi antara pemerintah Italia dan Indonesia, hingga persoalan teknis selama pelayaran menuju Indonesia.

Kemampuan PT PAL Indonesia dalam melaksanakan modernisasi kapal sebesar ini juga akan menjadi sorotan. Meski memiliki pengalaman membangun berbagai jenis kapal perang, perusahaan pelat merah tersebut belum pernah menangani modernisasi kapal induk dengan ukuran dan kompleksitas seperti Giuseppe Garibaldi.

Tantangan berikutnya adalah menentukan sistem persenjataan dan sensor yang akan dipasang. Indonesia harus memutuskan apakah akan menggunakan teknologi Italia, negara-negara Eropa lainnya, atau menggabungkan sistem dari beberapa pemasok. Keputusan ini akan sangat menentukan biaya, kemampuan tempur, serta interoperabilitas kapal di masa depan.

Di bidang sumber daya manusia, proses pelatihan awak kapal diperkirakan berlangsung selama bertahun-tahun. Menghasilkan lebih dari 500 personel yang memiliki sertifikasi di bidang teknik, operasi penerbangan, pengendalian kerusakan, hingga komando kapal tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.

Karena itu, para analis menilai bahwa kedatangan kapal pada Oktober 2026 sebaiknya dipandang sebagai awal perjalanan panjang, bukan sebagai tanda bahwa Indonesia telah memiliki kapal induk tempur yang sepenuhnya siap beroperasi.

Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, keberhasilan proyek ini akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia menyelesaikan modernisasi, memilih sayap udara yang tepat, mengintegrasikan sistem persenjataan, dan membangun sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan kapal secara optimal.

Jika seluruh tahapan tersebut berhasil dilalui, KRI Gajah Mada berpotensi menjadi tonggak penting transformasi TNI Angkatan Laut menjadi kekuatan maritim samudra yang sesungguhnya. Namun jika proses modernisasi tersendat, kapal ini berisiko hanya menjadi simbol prestise tanpa kemampuan tempur yang sebanding dengan statusnya sebagai kapal induk.