Bensin Campuran Bioetanol E10 Dinilai Berpotensi Kurangi Impor BBM Lewat Energi Terbarukan

JAKARTA - Managing Director Energy Shift Institute Putra Adhiguna menilai rencana pemerintah dalam menerapkan bensin campuran bioetanol 10 persen (E10) berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengurangan impor bahan bakar minyak (BBM) dengan pemanfaatan energi terbarukan dari bahan baku dalam negeri.

Ia mengatakan pemanfaatan bioetanol dapat mengurangi konsumsi bensin berbasis fosil hingga 10 persen, namun juga harus dibarengi dengan percepatan adopsi penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) dan pemerintah juga harus mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

“Jika hanya penerapan bioetanol hanya menggantikan sekitar 5–10 persen konsumsi bensin. Sementara itu pertumbuhan kendaraan berbahan bakar fosil tetap saja tanpa diimbangi percepatan adopsi kendaraan listrik berbasis baterai (KBLBB) maupun transportasi umum, maka 90–95 persen kebutuhan BBM tetap bergantung pada impor,” kata Putra di Jakarta, Minggu (19/7).

Ia mengatakan meskipun belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan impor BBM, kebijakan ini menjadi langkah penting dalam diversifikasi energi nasional. Semakin besar pemanfaatan bioetanol produksi dalam negeri, semakin besar pula peluang Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri dan meningkatkan ketahanan energi jangka panjang.

Putra mengatakan dalam rencana pembangunan pabrik bioetanol, perlu melihat lokasi tempat tersedianya sumber bahan baku agar biaya logistik lebih efisien.

Saat ini tetes tebu dan singkong menjadi pilihan bahan baku bioetanol, maka itu daerah yang telah memiliki basis produksi seperti Jawa Timur dan Lampung layak menjadi prioritas lokasi pembangunan.

“Di sisi lain, pemerintah perlu berhati-hati apabila mempertimbangkan ekspansi ke wilayah seperti Papua, mengingat risiko deforestasi yang dapat ditimbulkan dari pembukaan lahan baru,” sarannya.

Meski demikian, keberhasilan program E10 memerlukan dukungan dari berbagai aspek. Ia menilai pemerintah perlu meningkatkan kapasitas produksi bioetanol nasional secara bertahap dari sekitar 70.000 kiloliter untuk mencapai target 1,5 juta kiloliter agar mampu memenuhi kebutuhan domestik.

Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan, menjaga agar pengembangannya tidak mengganggu ketahanan pangan, serta mengedepankan pemanfaatan lahan yang sudah ada untuk meminimalkan dampak lingkungan.

Selain kepastian pasokan bahan baku, Putra mengatakan pemerintah perlu memastikan kelayakan investasi, mengantisipasi fluktuasi harga bioetanol, serta menyiapkan skema pembiayaan yang jelas apabila biaya produksinya lebih tinggi dibandingkan bensin.

“Transparansi dalam proses pengambilan keputusan harus menjadi prioritas. Selain itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi bahwa bensin campuran bioetanol memiliki kandungan energi yang lebih rendah sehingga konsumsi bahan bakarnya dapat sedikit lebih boros,” katanya.

Ia juga menilai edukasi dari pemerintah dan Pertamina kepada masyarakat mengenai karakteristik bensin campuran bioetanol serta penetapan harga yang kompetitif menjadi faktor penting dalam mendorong penerimaan pasar.