Rayakan HUT ke-59, DNIKS Tegaskan Pengentasan Kemiskinan Harus Jadi Gerakan Nasional.

Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) menegaskan bahwa upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Persoalan tersebut harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa agar penanganannya berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. "Kemiskinan masih menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan kesejahteraan sosial," kata Ketua Umum DNIKS A. Effendy Choirie usai memberi sambutan HUT ke 59 DNIKS berthema "Memajukan Kesejahteraan Umum" di aula DNIKS, Jumat (17/7/2026).

Hadir dalam acara tersebut  Pengurus Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Yogyakarta, Sugianto, BKKKS DKI Jakarta Sukarno dan BKKKS Lampung. 

Karena itu, kata Gus Choi-sapaan akrabnya, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, BUMN, organisasi sosial, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, media massa, filantropi, hingga masyarakat luas perlu bersinergi dalam satu gerakan bersama untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.

Lebih jauh Gus Choi mengemukakan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 masih mencapai 23,85 juta jiwa atau sekitar 8,47 persen dari total penduduk Indonesia. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka tersebut masih menunjukkan bahwa puluhan juta warga hidup dalam kondisi yang serba terbatas.

Di sisi lain, lanjut Gus Choi, pendekatan terhadap kemiskinan juga perlu melihat berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB/UNDP) tidak hanya mengukur kemiskinan dari sisi pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan layak, listrik, air bersih, serta kualitas hidup lainnya. Oleh sebab itu, pendekatan kemiskinan multidimensi menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial.

Mantan Wakil Ketua Komisi I DPR itu mengungkapkan bahwa indikator kemiskinan yang digunakan BPS maupun pendekatan multidimensi yang dikembangkan PBB tidak perlu dipertentangkan. Keduanya justru saling melengkapi dan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Bertepatan dengan peringatan HUT ke-59 DNIKS, organisasi tersebut mengajak seluruh komponen bangsa membangun Gerakan Nasional Pengentasan Kemiskinan melalui lima agenda utama, yakni memastikan tidak ada warga yang kelaparan dan terlantar, meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan keluarga miskin, memperluas lapangan kerja serta peluang usaha produktif, memperkuat perlindungan bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, dan kelompok rentan lainnya. "Serta memperkuat kolaborasi pemerintah, dunia usaha, filantropi, organisasi sosial, dan organisasi keagamaan dalam satu gerakan nasional kesejahteraan sosial," imbuhnya.

Lebih lanjut Gus Choi mengatakan, DNIKS yang telah mengabdi selama 59 tahun meyakini bahwa kemiskinan bukanlah takdir yang tidak dapat diubah. Dengan semangat gotong royong nasional, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, serta pengelolaan sumber daya yang adil, cita-cita konstitusi untuk memajukan kesejahteraan umum dapat diwujudkan.

"Kemiskinan tidak boleh hanya menjadi urusan Kementerian Sosial atau pemerintah semata. Kemiskinan adalah persoalan bangsa. Karena itu, pemberantasannya harus menjadi Gerakan Nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Bila seluruh kekuatan bangsa bersatu, saya optimistis Indonesia mampu mewujudkan cita-cita besar menuju Indonesia Sejahtera 2045," pungkasnya.*