Basuki Pasang Standar Tinggi, 170 Proyek IKN Wajib Utamakan Kualitas

NUSANTARA – Kelanjutan proyek di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan jangka panjang sekaligus kepercayaan investor.

Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, percepatan pembangunan IKN tidak lagi hanya diukur dari progres fisik, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan investasi swasta, menciptakan aktivitas ekonomi baru, dan memastikan setiap proyek memberikan manfaat yang nyata.

Tanpa kepastian pendanaan, tata kelola yang kuat, serta target pembangunan yang realistis, proyek IKN berisiko menghadapi perlambatan yang dapat memengaruhi persepsi pelaku usaha terhadap kepastian kebijakan pemerintah.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut 170 proyek di IKN baik yang sudah selesai maupun dalam proses pembangunan, semua mengutamakan kualitas guna menjamin keselamatan penghuni, efisiensi energi, mendukung ekonomi jangka panjang, dan manfaat lain.

"Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) selalu kami perketat guna meminimalisir kecelakaan kerja. Kecelakaan bisa saja terjadi kapan saja, maka antisipasi dan kewaspadaan harus diutamakan," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Nusantara, Kamis (16/7).

Dalam melakukan pekerjaan lanjut ia, pihaknya bergerak cepat agar target 2028 tuntas dapat tercapai, tetapi percepatan tersebut tetap dilakukan secara aman dan nyaman dengan mengacu pada tiga pilar pembangunan yaitu kualitas, estetika, dan lingkungan keberlanjutan.

Sedangkan untuk memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai target, OIKN secara rutin memantau dan evaluasi bersama swasta/investor, kementerian/lembaga, penyedia jasa konstruksi, penyedia jasa konsultan konstruksi serta manajemen konstruksi induk.

Ia juga mengatakan, pembangunan IKN didukung melalui beberapa skema pembiayaan, yaitu dukungan APBN yang dilaksanakan oleh Kementerian, APBN yang dilaksanakan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan murni investasi swasta.

"Untuk pembangunan yang didanai APBN tidak hanya dilaksanakan oleh OIKN, tetapi juga didukung oleh Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman," katanya.

Rincian 170 proyek yakni dari APBN yang dikelola OIKN terdapat 40 proyek fisik, dengan rincian sembilan paket telah selesai pada 2025, 15 paket dalam tahap konstruksi, dan 16 paket dalam tahap persiapan lelang.

Paket-paket yang masih dalam proses konstruksi meliputi pembangunan gedung perkantoran dan kawasan yudikatif dan legislatif, jaringan jalan, embung, hingga kolam retensi serta jaringan perpipaan air minum sebagai bagian dari sistem pengelolaan air minum dan penyediaan layanan dasar perkotaan di IKN.

Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum menangani 90 paket pekerjaan fisik, dengan rincian 78 paket telah selesai dan 12 paket masih dalam proses konstruksi. Beberapa proyek strategis yang sedang berjalan antara lain pembangunan Jalan Tol IKN, duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, serta sejumlah jalan pendukung lainnya.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengelola 12 paket pembangunan. Ada 11 paket telah selesai dan satu paket dalam tahap konstruksi, yaitu pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang direlokasi guna mendukung penataan kawasan dalam rangka pembangunan IKN.

Dari skema investasi swasta ada 15 proyek. Hingga kini ada 67 pelaku usaha telah menandatangani perjanjian kerja sama (PKS). Dari jumlah tersebut, sembilan proyek telah selesai dibangun, sementara enam proyek memasuki tahap konstruksi.