Sekolah Rakyat Terintegrasi Cirebon Siap Beroperasi, MPLS Dimulai 31 Juli 2026 dengan 540 Siswa

Cirebon - Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, memastikan seluruh persiapan operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi terus dimatangkan agar kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dapat dimulai sesuai jadwal pada 31 Juli 2026.

Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman di Cirebon, Jumat (10/7), mengatakan pemerintah daerah bersama Kementerian Sosial telah menggelar rapat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan sarana, prasarana, serta dukungan layanan bagi peserta didik sebelum sekolah mulai beroperasi.

“Nanti akan dilaksanakan launching pada tanggal 31 Juli tahun ini. Kami dari pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan pemerintah pusat atas perhatian kepada Kabupaten Cirebon sehingga tahun ini bisa me-launching Sekolah Rakyat,” katanya.

Ia mengatakan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Cirebon akan menampung 540 siswa yang terbagi dalam 18 rombongan belajar, masing-masing 180 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.

Menurut dia, peserta didik tersebut berasal dari Kabupaten Cirebon serta hasil migrasi dari Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Majalengka.

“Jumlah siswa yang nanti akan ditempatkan di Sekolah Rakyat ini berjumlah 540 siswa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat karena pendidikan merupakan hak semua warga negara,” ujarnya.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi, pihaknya bersama instansi terkait juga menyiapkan layanan kesehatan, jaringan internet, keamanan, pasokan air dan listrik, pengelolaan sampah, hingga dukungan literasi dan olahraga guna menunjang operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Sementara itu, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial Suratna mengatakan siswa dijadwalkan memasuki asrama pada 30 Juli 2026 untuk registrasi dan penyerahan dari orang tua kepada pihak sekolah, sedangkan MPLS dimulai pada 31 Juli.

Ia menjelaskan penyesuaian jadwal dilakukan karena pembangunan fasilitas sekolah masih dalam tahap penyelesaian, karena progresnya telah mencapai lebih dari 80 persen.

Selain penyelesaian bangunan, kata dia, proses seleksi guru dilakukan secara nasional, sementara pemenuhan kuota peserta didik masih terus dioptimalkan agar target 540 siswa dapat terpenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai.

“Memang waktunya baru berkesempatan pembangunannya siap. Kalau dipaksakan juga akan kurang aman untuk anak-anak,” katanya.