Perampingan BUMN Efektif Jika Implementasi Tepat

Jakarta – Perampingan BUMN dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan negara jika dijalankan melalui implementasi yang tepat, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang kuat. Langkah tersebut diharapkan mampu memangkas biaya operasional, mempercepat pengambilan keputusan, dan memperkuat kinerja BUMN tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai rencana streamlining atau perampingan dan penyehatan BUMN dapat meningkatkan efisiensi operasional, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan konsolidasi di lapangan.

Dikutip dari Antara, Yusuf mengatakan struktur BUMN yang terdiri atas induk, anak, hingga cucu perusahaan selama ini menambah biaya administrasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan tanpa diikuti peningkatan produktivitas.

"Setiap lapisan menambah biaya administrasi, koordinasi dan pengambilan keputusan tanpa meningkatkan produktivitas," kata Yusuf di Jakarta, Rabu (8/7).

Menurut dia, struktur yang lebih ramping akan membuat BUMN lebih fokus pada bisnis inti, memiliki skala usaha yang lebih besar, serta mampu mengambil keputusan bisnis secara lebih cepat.

Ia mencontohkan penggabungan sejumlah subholding PT Pertamina (Persero) yang diklaim menghasilkan efisiensi sekitar 600 juta hingga 700 juta dollar AS sebagai bukti bahwa konsolidasi dapat memberikan manfaat nyata.

Meski demikian, Yusuf mengingatkan proses menggabungkan ratusan perusahaan dengan sistem, budaya kerja, dan kondisi keuangan yang berbeda bukanlah pekerjaan sederhana. Karena itu, target pemerintah menyelesaikan konsolidasi dalam waktu singkat dinilai cukup ambisius.

Selain itu, Yusuf menyoroti komitmen pemerintah yang memastikan proses perampingan tidak akan disertai pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, efisiensi tidak hanya diukur dari berkurangnya jumlah perusahaan, tetapi juga peningkatan produktivitas tenaga kerja.

"Jika pegawai hanya dipindahkan tanpa penyesuaian fungsi dan kebutuhan organisasi, sebagian potensi efisiensi bisa berkurang," ujarnya.

Ia menambahkan, tata kelola menjadi faktor paling krusial dalam menentukan keberhasilan program tersebut. Konsolidasi aset negara dalam skala besar harus disertai sistem pengawasan yang kuat agar proses likuidasi, merger, maupun divestasi berjalan transparan dan akuntabel.

Yusuf menilai pelibatan Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Hukum merupakan langkah yang tepat untuk memperkuat kredibilitas proses konsolidasi.

Langkah Besar

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohamad Faisal juga menilai program streamlining BUMN harus mampu meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kepercayaan terhadap BUMN agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.

Menurut Faisal, target pemerintah memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.077 entitas menjadi 200–300 perusahaan merupakan langkah besar yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

"Saya melihat ini sebagai satu kebijakan yang cukup punya dampak besar dan butuh usaha yang besar. Karena untuk bisa melakukan streamlining dengan cara likuidasi, divestasi, restrukturisasi maupun konsolidasi, dari 1.077 menjadi 200-300 perusahaan itu berarti masif sekali sebetulnya," kata Faisal.

Ia mengingatkan pemerintah perlu mengantisipasi berbagai persoalan teknis selama proses konsolidasi berlangsung. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari berkurangnya jumlah perusahaan, tetapi juga harus mampu meningkatkan efisiensi operasional, profesionalisme, daya saing BUMN, serta tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

"Misalnya, apakah nanti bisa meningkatkan efisiensi di BUMN, membuat dia menjadi lebih kompetitif bersaing dengan swasta dan juga di tingkat global, serta meningkatkan kepercayaan terhadap BUMN, itu bergantung pada bagaimana prosesnya dijalankan," ujar Faisal.