- Home
-
- Luar Negeri
-
- Syuting di Wilayah Sengket...
Syuting di Wilayah Sengketa, Muncul Seruan Boikot pada Film Bertabur Bintang The Odyssey
Senin, 06 Jul 2026, 06:00 WIBTUNIS â Sahara International Film Festival atau FiSahara pada Jumat (4/7) menyerukan boikot terhadap film terbaru garapan Christopher Nolan, The Odyssey, karena sebagian adegan film tersebut diambil di wilayah sengketa Sahara Barat.
Dari Malay Mail, Sahara Barat, bekas koloni Spanyol yang kaya akan sumber daya mineral, sebagian besar telah dikuasai Maroko sejak 1975. Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) masih menganggap wilayah tersebut sebagai daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri (non-self-governing territory).
Selama puluhan tahun, Maroko terlibat konflik dengan Front Polisario, kelompok yang didukung Aljazair dan memperjuangkan kemerdekaan bagi masyarakat Sahrawi.
Dalam pernyataannya, FiSahara menyebut bahwa ketika Christopher Nolan melangkah di karpet merah menuju pemutaran perdana filmnya, ia juga dianggap "menginjak hukum internasional", khususnya hak rakyat Sahrawi atas wilayah dan sumber daya alam mereka yang menurut festival tersebut dieksploitasi secara ilegal oleh Maroko.
Film fantasi epik The Odyssey, yang dijadwalkan tayang di Amerika Serikat bulan ini, diketahui mengambil sebagian proses syuting di Semenanjung Dakhla, yang berada di wilayah Sahara Barat yang masih dipersengketakan.
Film tersebut dibintangi sederet aktor papan atas, termasuk Zendaya dan Matt Damon.
FiSahara menyatakan menyerukan boikot publik terhadap film tersebut setelah Christopher Nolan memilih Kota Dakhla di Sahara Barat yang diduduki Maroko sebagai salah satu lokasi syuting.
Festival yang rutin digelar di kamp-kamp pengungsi Sahrawi di Aljazair itu mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya telah mendesak Nolan sejak tahun lalu agar membatalkan pengambilan gambar di wilayah tersebut.
Dalam pernyataan yang sama, aktor asal Spanyol Javier Bardem turut dikutip mengatakan bahwa Nolan seharusnya memahami sejarah penindasan yang dilakukan rezim Maroko terhadap masyarakat Sahrawi.
Sementara itu, pemerintah Maroko tetap menegaskan bahwa Sahara Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah kerajaannya. Rabat mengusulkan agar kawasan tersebut diberikan status otonomi khusus di bawah kedaulatan Maroko.
Di sisi lain, Front Polisario tetap bersikeras menuntut digelarnya referendum penentuan nasib sendiri bagi rakyat Sahrawi, sebagaimana telah lama menjadi pokok sengketa dalam konflik tersebut.
- Sengketa Wilayah
Redaktur: Selocahyo Basoeki Utomo S
Penulis: Selocahyo Basoeki Utomo S
Berita Terkait:
-
Cuaca Jakarta Hari Ini, Seluruh Wilayah Diguyur Hujan Disertai Petir Saat Sore, Malam Hujan Ringan
-
Gudang Minyak Tak Jelas Pemiliknya di Jambi Habis Terbakar, Penyebab Masih Diselidiki
-
Geely Mulai Produksi Lokal Kendaraan di Purwakarta
-
PLN Dorong Interkoneksi ASEAN Power Grid untuk Akselerasi Transisi Energi Bersih
-
Mencermati Hasil Rapat FOMC, 30 Oktober 2025
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.