Srikandi Jaga Desa Resmi Berjalan, Dorong Ketahanan Desa Lewat Kepemimpinan Perempuan

JAKARTA – Organisasi sayap Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, Srikandi Jaga Desa, resmi dikukuhkan secara legal melalui pelantikan jajaran pengurus tingkat nasional hingga daerah. Pengukuhan tersebut menjadi tindak lanjut dari Musyawarah Nasional (Munas) perdana organisasi yang digelar di Ballroom The Djakarta Theater, Jakarta, Jumat (3/7).

Srikandi Jaga Desa yang dibentuk pada 20 Juni 2026 hadir sebagai wadah untuk memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pembangunan desa, menjaga ketahanan sosial, melindungi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif, serta mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Prosesi pelantikan dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Hashim Djojohadikusumo selaku Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sultan Bachtiar Najamudin, Teuku Riefky Harsya, serta Dewan Pembina Srikandi Jaga Desa, Sherly Tjoanda Laos.

Dalam pidato kuncinya, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa ketahanan nasional berawal dari desa yang kuat. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis sebagai penjaga ketahanan keluarga sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan Srikandi Jaga Desa diharapkan menjadi garda terdepan dalam melindungi generasi muda di pedesaan dari berbagai tantangan sosial, sekaligus mendorong lahirnya kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan perempuan dan UMKM desa.

Sementara itu, Sherly Tjoanda Laos menilai kekuatan keluarga menjadi fondasi utama dalam membangun desa yang tangguh. Menurutnya, perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi akan memiliki ruang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan di lingkungannya.

"Kemandirian ekonomi dan ketahanan mental generasi muda bermula dari kekuatan di dalam keluarga. Perempuan yang berdaya secara ekonomi otomatis akan memiliki suara yang lebih lantang dalam menentukan masa depan desanya," ujar Sherly.

Dewan Pembina Abpednas sekaligus Bendahara Umum Srikandi Jaga Desa, Maya Miranda Ambarsari, menuturkan keberhasilan organisasi juga bergantung pada tata kelola yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik menjadi syarat agar setiap program pemberdayaan perempuan dan pengembangan UMKM dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu ia menekankan, perempuan bukan lagi sekadar pelengkap ornamen pembangunan semata. Mereka saat ini menjadi elemen strategis yang memegang kunci efisiensi dan inovasi ekonomi.

"Perempuan bukan lagi sekadar pelengkap ornamen pembangunan, melainkan elemen strategis yang memegang kunci efisiensi dan inovasi ekonomi. Ketika potensi lokal dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan modern oleh para perempuan tangguh ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang mandiri. Srikandi Jaga Desa harus mampu menjadi jembatan kemajuan tersebut," jelas Maya.

Ia juga menekankan bahwa pemberdayaan perempuan perlu diikuti dengan akses yang lebih luas terhadap jejaring usaha, pendampingan, serta peningkatan kapasitas kewirausahaan agar ekonomi desa berkembang secara berkelanjutan.

Rangkaian pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan (SK) pengangkatan pengurus oleh Sekretaris Jenderal Abpednas, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan bendera pataka Srikandi Jaga Desa kepada jajaran pengurus pusat sebagai simbol dimulainya kepengurusan secara resmi.

Dalam kesempatan tersebut juga diluncurkan logo resmi Srikandi Jaga Desa sebagai identitas organisasi, disusul pembawaan Mars Srikandi Jaga Desa untuk pertama kalinya oleh kelompok Paduan Suara Mahasiswa Agriaswara dari IPB University.

Pelantikan ditutup dengan penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) secara simbolis kepada para pengurus yang baru dilantik sebagai penanda legalitas organisasi.

Ketua Umum DPP Srikandi Jaga Desa, Ella Nurlaela Tubagoes, mengatakan organisasinya akan berperan sebagai mitra strategis pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat dalam mengawal pembangunan desa.

Menurutnya, organisasi akan memfokuskan program pada penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Secara terpisah, Ketua Dewan Pengawas Abpednas Reda Manthovani dan Ketua Umum Abpednas Indra Utama menilai keterlibatan perempuan dalam sistem pengawasan desa akan memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Keduanya meyakini sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan organisasi perempuan akan memperkuat pembangunan desa yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan nasional melalui penguatan desa.