Ingin Investasi PLTS 100 GW Ngebut? Perkuat Tata Kelola Dulu

JAKARTA – Investasi di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semakin menarik karena tidak hanya mendukung transisi menuju energi bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru.

Seiring meningkatnya kebutuhan listrik dan dorongan untuk mengurangi emisi karbon, PLTS dinilai mampu menjadi sumber energi yang lebih berkelanjutan dengan biaya operasional yang relatif efisien dalam jangka panjang.

Di sisi lain, semakin banyak investasi yang masuk ke sektor PLTS juga dapat mempercepat pengembangan industri energi terbarukan di dalam negeri.

Dampaknya tidak hanya pada bertambahnya kapasitas listrik hijau, tetapi juga terciptanya lapangan kerja, berkembangnya industri pendukung, hingga meningkatnya daya saing Indonesia dalam menghadapi tren ekonomi rendah karbon yang kini menjadi perhatian dunia.

PLN Watch menyatakan, penguatan tata kelola dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat investasi, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendukung transisi energi.

"PLN sedang masuk ke proyek energi masa depan yang nilainya sangat strategis," kata Ketua Umum PLN Watch KRT Tohom Purba di Jakarta, Sabtu (4/7).

Ia menyatakan program PLTS 100 GW merupakan salah satu proyek strategis nasional yang berpotensi menjadi motor baru pengembangan energi bersih Indonesia.

Menurut dia, besarnya nilai investasi proyek tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.

"Karena itu, pengadaan lahan, pemetaan lokasi, kerja sama antarlembaga, hingga proses lelang perlu dikawal sejak awal agar berjalan baik dan memberikan kepastian bagi semua pihak," ujarnya.

Tohom mengapresiasi langkah PT PLN (Persero) yang berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan kebutuhan lahan pembangunan PLTS.

Karena kata dia, sinergi tersebut menjadi fondasi penting untuk mempercepat realisasi proyek sekaligus mengatasi tantangan penyediaan lahan, jaringan transmisi, dan keterhubungan dengan gardu induk.

Tohom menilai rencana penyediaan sekitar 28 ribu hektare lahan di Pulau Jawa merupakan langkah strategis pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan.

Seluruh proses tersebut, kata dia, perlu didukung sistem administrasi yang kuat, terbuka, dan mudah diaudit sehingga meningkatkan kepercayaan investor.

Ia juga mendorong PLN memperkuat kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada aspek pencegahan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola proyek strategis nasional.

Menurut dia, pendekatan tersebut akan meningkatkan kredibilitas proyek di mata dunia usaha dan lembaga pembiayaan, sekaligus memberikan kepastian bagi pemerintah, investor, dan masyarakat.

"Kalau sejak awal PLN menggandeng KPK, pesan yang muncul sangat kuat, yaitu proyek ini bukan hanya ambisi energi bersih, tetapi juga proyek yang dijalankan dengan integritas," ujarnya.

Selain aspek tata kelola, Tohom menilai pemanfaatan lahan pemerintah dan pembangunan PLTS terapung di waduk menjadi solusi yang dapat meningkatkan efisiensi biaya investasi sekaligus memperbaiki keekonomian proyek.

Ia menambahkan, pengembangan PLTS yang dipadukan dengan "battery energy storage system" (BESS) juga akan memperkuat keandalan pasokan listrik nasional serta mendukung kebutuhan energi bagi kawasan industri di masa mendatang.

Menurut Tohom, keberhasilan proyek PLTS 100 GW akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang serius mengembangkan energi terbarukan di kawasan Asia, sekaligus membuka peluang investasi baru, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing ekonomi nasional.

Karena itu, ia mendorong sistem pengadaan lahan berbasis data dan pemetaan digital, disertai pengawasan yang baik agar proyek dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian ESDM dalam menyiapkan lokasi pembangunan PLTS 100 GW di Pulau Jawa.

Menurut Darmawan, usulan lahan dari Kementerian ATR/BPN mencapai sekitar 28 ribu hektare dan telah dipadankan (overlay) dengan peta jaringan transmisi serta gardu induk milik PLN.

Dari total tersebut, sekitar 8.500 hektare dapat segera dimanfaatkan untuk menghasilkan sekitar 8,5 GWp listrik dan akan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi berbasis baterai (BESS).

Selain itu, pengembangan PLTS terapung di sejumlah waduk di Pulau Jawa diperkirakan dapat memanfaatkan sekitar 10 ribu hektare permukaan waduk dengan potensi kapasitas pembangkitan mencapai 10 GWp.

Proyek tersebut diharapkan menjadi salah satu pendorong percepatan transisi energi nasional, memperkuat ketahanan energi, sekaligus membuka peluang investasi hijau yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.