Polri Perlu Perkuat Kepercayaan Publik demi Demokrasi Berkualitas

Jakarta – Pengamat politik Boni Hargens menilai Polri perlu terus memperkuat profesionalisme, independensi, dan kepercayaan publik agar mampu menjawab tantangan penegakan hukum sekaligus memperkokoh kualitas demokrasi di Indonesia.

Menurut Boni, demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada sistem politik, tetapi juga memerlukan institusi penegak hukum yang menjunjung supremasi hukum dan memiliki legitimasi kuat di mata masyarakat.

"Maka dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu," kata Boni dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7).

Ia mengatakan salah satu pekerjaan rumah yang perlu terus diperkuat adalah membangun dan menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, legitimasi Polri pada akhirnya ditentukan oleh sejauh mana masyarakat menerima dan mempercayai institusi tersebut.

Karena itu, Boni menyarankan Polri semakin memperkuat pendekatan pemolisian masyarakat (Polmas) melalui komunikasi yang terbuka, pelibatan warga dalam mengidentifikasi persoalan keamanan di lingkungan masing-masing, serta respons yang cepat dan empatik terhadap setiap laporan masyarakat.

"Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," ujarnya.

Selain memperkuat hubungan dengan masyarakat, Boni menilai agenda reformasi Polri perlu terus dijalankan secara konsisten, baik dari sisi kelembagaan, budaya organisasi, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dalam momentum Hari Bhayangkara ke-80, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga profesionalisme anggota Polri dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Tri Brata dan Catur Prasetya sebagai landasan moral dalam menjalankan tugas.

Boni menilai visi PRESISI (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan) yang diusung Kapolri menjadi pijakan penting dalam memperkuat transformasi Polri sebagai institusi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Menurutnya, implementasi visi tersebut perlu terus diwujudkan melalui peningkatan transparansi kinerja, keterbukaan pengelolaan anggaran, serta mekanisme pengaduan masyarakat yang lebih cepat dan responsif agar keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga benar-benar dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyebut Polri telah menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga hukum dan ketertiban sepanjang perjalanan bangsa.

Pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80, ia mengapresiasi dedikasi jajaran Polri selama delapan dekade dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Delapan dekade bukanlah waktu yang singkat. Sepanjang perjalanan bangsa ini, Polri telah menjadi pilar kokoh yang menjaga tegaknya hukum dan ketertiban," katanya.

Sari berharap Polri terus melakukan pembenahan agar semakin profesional, berintegritas, dan dicintai masyarakat. Menurutnya, kepolisian harus konsisten menjalankan amanat konstitusi dengan melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi serta menegakkan hukum secara adil, transparan, dan humanis.

"Polri harus senantiasa melindungi dan mengayomi seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, menjaga kamtibmas demi terciptanya iklim bangsa yang kondusif serta menegakkan hukum secara berkeadilan, transparan, dan humanis," ujarnya.

Ia menambahkan, Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum refleksi bagi Polri untuk terus memperkuat integritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.