Kucurkan Rp230 Miliar, Pemprov Sumut Bangun Total Jalan Sipiongot-Labuhanbatu

JAKARTA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution memastikan pembangunan tiga ruas jalan provinsi di kawasan Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara, akan dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, proyek infrastruktur tersebut telah dinantikan masyarakat selama 81 tahun dan menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bobby menegaskan pembangunan jalan tersebut bukan sekadar janji politik, melainkan kewajiban pemerintah dalam menghadirkan akses infrastruktur yang layak bagi seluruh masyarakat Sumut.

"Ini kewajiban kami sebagai pemerintah," kata Bobby.

Ia menjelaskan, pembangunan daerah tidak boleh dilakukan secara bertahap tanpa penyelesaian yang tuntas. Karena itu, Pemprov Sumut bersama DPRD Sumut sepakat mengalokasikan anggaran yang memadai agar proyek dapat diselesaikan secara menyeluruh.

Menurut Bobby, kegiatan pengajian dan silaturahmi Ikatan Keluarga Dolok Sipiongot dan Sekitarnya (IKDS) di Medan menjadi momentum masyarakat menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan jalan di kampung halaman mereka.

Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp230 miliar untuk membangun tiga ruas jalan provinsi di kawasan Sipiongot.

Berikut tiga ruas jalan yang akan dibangun:

1. Hutaimbaru–Sipiongot

Ruas jalan sepanjang 11 kilometer ini menjadi salah satu prioritas pembangunan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

2. Sipiongot–Labuhanbatu

Pemprov Sumut akan membangun ruas jalan sepanjang 16 kilometer guna memperlancar mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

3. Sipiongot–Batas Tapanuli Selatan (Tolang)

Ruas jalan sepanjang 12 kilometer juga akan dituntaskan sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur di kawasan Sipiongot.

Bobby menegaskan pembangunan jalan harus dilakukan secara tuntas agar kualitasnya tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

"Kebutuhannya minimal 40 persen dari total kerusakan jalan harus diselesaikan secara tuntas dalam satu anggaran dan harus ada jalur alternatif pengerjaan agar kualitasnya terjaga," ujarnya.