Kemendikdasmen: Batam Berhasil Hadirkan SPMB Lebih Transparan

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan Kota Batam berhasil menghadirkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang transparan dan lebih menjangkau masyarakat dengan sosialisasi masif, pelatihan verifikator, pembentukan posko layanan, serta sistem verifikasi dokumen terkoordinasi.

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kemendikdasmen untuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Warsita, mengatakan tantangan terbesar pelaksanaan SPMB di Batam bukan hanya tingginya mobilitas penduduk, tetapi juga masih adanya persepsi mengenai sekolah favorit.

“Jalur domisili masih menjadi tantangan terbesar karena perpindahan penduduk ke Kota Batam cukup tinggi. Selain itu masih terdapat stigma mengenai sekolah favorit, sehingga terjadi penumpukan pendaftar pada sekolah tertentu. Padahal seluruh satuan pendidikan terus didorong untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu,” kata Warsita dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Senin (29/6).

Guna memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan, kata dia, pemerintah daerah juga menyiapkan beasiswa bagi murid yang belum tertampung di sekolah negeri agar dapat melanjutkan pendidikan di sekolah swasta.

Seluruh proses penerimaan, lanjutnya, dilakukan melalui sistem daring yang diawasi bersama Inspektorat Daerah.

“Indikator keberhasilan SPMB bukan sekadar selesainya proses penerimaan, tetapi memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh haknya untuk bersekolah melalui sistem yang objektif, transparan, akuntabel, dan bebas intervensi. Seluruh daya tampung sekolah juga diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi prosesnya,” kata Warsita.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam Hendri Arulan mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini telah disiapkan berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya dengan memperkuat layanan pendampingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat.

“Harapan kami, pelaksanaan SPMB dapat berjalan dengan mudah diakses masyarakat, minim pengaduan, serta mampu mewujudkan proses penerimaan murid baru yang transparan dan berkeadilan,” ujarnya.

Pada kesempatan yang berbeda, Pengawas Sekolah Kepri Sisrayanti menjelaskan persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari melalui sosialisasi petunjuk teknis, pelatihan penggunaan aplikasi bagi calon murid dan verifikator, hingga simulasi pendaftaran.

“Di Kepri terdapat 13 posko layanan SPMB, lima diantaranya berada di Kota Batam. Posko tersebut menjadi pusat layanan informasi, pendampingan pendaftaran, serta membantu masyarakat menyelesaikan berbagai kendala selama proses penerimaan murid baru berlangsung,” ujarnya.

Selain layanan daring, masyarakat juga dapat memperoleh pendampingan secara langsung di sekolah maupun posko. Verifikasi dokumen dilakukan melalui pembagian tugas yang terkoordinasi untuk memastikan proses seleksi berlangsung objektif, adil, dan transparan.

Praktik baik yang diterapkan di Kepri menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menghadirkan layanan SPMB yang semakin berkualitas.

Dengan tata kelola yang terbuka dan berorientasi pada pelayanan publik, setiap anak diharapkan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu.