Sekolah Rakyat di Cirebon Bantu Pemerataan Pendidikan, Anak dari Keluarga Rentan Dapat Akses Belajar dan Pembinaan Karakter

Cirebon - Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Cirebon, Jawa Barat menyebut program Sekolah Rakyat membantu pemerataan pendidikan dengan memberikan layanan bagi anak-anak dari keluarga yang menghadapi persoalan sosial dan ekonomi, sehingga mereka tetap memperoleh hak atas pendidikan dasar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdik Kota Cirebon Sutikno di Cirebon, Jumat (26/6), mengatakan seluruh peserta didik Sekolah Rakyat direkrut melalui proses verifikasi dan validasi berdasarkan kondisi sosial serta ekonomi agar program tersebut tepat sasaran.

"Kehadiran Sekolah Rakyat membuktikan bahwa negara hadir untuk memberikan layanan pendidikan tanpa sekat, tanpa batas," katanya.

Ia mengatakan pada tahun ajaran sebelumnya Sekolah Rakyat di Kota Cirebon membuka dua rombongan belajar (rombel) tingkat SD dan dua rombel tingkat SMP.

Penerimaan peserta didik, kata dia, tidak dibatasi wilayah administrasi, karena Kota Cirebon ditunjuk sebagai proyek percontohan (pilot project) Sekolah Rakyat di wilayah III Cirebon.

Menurut dia, program tersebut tidak hanya memberikan layanan pendidikan dasar, tetapi juga menitikberatkan pada pembentukan karakter melalui pendampingan oleh guru, wali asuh, dan wali asrama selama 24 jam.

Sutikno mengatakan hasil pendampingan mulai terlihat dari perubahan sikap peserta didik, terutama dalam kehidupan sehari-hari.

"Perubahan itu luar biasa. Anak-anak sekarang sudah terbiasa berjabat tangan, menghormati orang tua, menghormati orang lain, dan menghormati lingkungan. Dulu sikap seperti itu belum terlihat," ujarnya.

Ia menuturkan pemerintah daerah mendukung keberlanjutan program tersebut, termasuk apabila penyelenggaraannya dipusatkan di kawasan Watubelah, Kabupaten Cirebon sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Namun, Sutikno menyebut masih terdapat sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur dan kebutuhan tenaga pendamping.

"Pertama, ada diinfrastruktur gedung. Sekarang Sekolah Rakyat itu hanya empat kelas. Kedua, terkait pembimbing, pengasuh, maupun para guru. Memang harus ada intervensi dari pusat, karena ini program mereka, sedangkan kami mendukung," katanya.

Ia berharap program Sekolah Rakyat terus berlanjut agar semakin banyak anak dari keluarga rentan yang memperoleh akses pendidikan sekaligus pembinaan karakter secara berkelanjutan.

Selain menyampaikan evaluasi Sekolah Rakyat, Sutikno memastikan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Cirebon berjalan sesuai jadwal.

Ia menuturkan jalur afirmasi, prestasi dan mutasi dibuka pada 14-18 Juni 2026, dilanjutkan verifikasi pada 21-24 Juni, pengumuman 25 Juni, dan daftar ulang 26 Juni.

“Sedangkan jalur domisili berlangsung pada 29 Juni-2 Juli dengan daya tampung sekitar 5.100 kursi SD dan 5.200 kursi SMP, termasuk sekolah swasta yang terdata dalam Dapodik,” tuturnya.