Menkeu Purbaya Suntik Dana Rp400 Triliun ke Himbara, Likuiditas Perbankan Diperkuat untuk Dongkrak Kredit UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan kembali menempatkan dana pemerintah hingga Rp400 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat likuiditas perbankan dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menerima banyak masukan dari bank-bank pelat merah yang mulai mengalami tekanan likuiditas dalam beberapa bulan terakhir.

Purbaya menjelaskan, sebelumnya dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) mencapai sekitar Rp590 triliun. Pada 2025, pemerintah sempat menempatkan sekitar Rp300 triliun di Himbara. Namun, sebagian dana tersebut telah ditarik kembali sehingga tersisa sekitar Rp170 triliun.

Selanjutnya, pemerintah kembali meningkatkan penempatan dana menjadi sekitar Rp200 triliun. Hingga akhir tahun, pemerintah akan menambah penempatan dana dalam dua tahap, masing-masing sekitar Rp100 triliun, sehingga total dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara mencapai Rp400 triliun.

"Di sana sudah mulai kekeringan likuiditas. Saya bilang ke mereka, saya akan kembalikan lagi uang pemerintah ke Himbara. Bahkan saya tambah. Tadinya Rp200 triliun, saya tambah Rp100 triliun. Nanti ada yang Rp100 triliun, Rp75 triliun. Rp100 triliun lebih fleksibel. Jadi akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (26/6).

Menurut Purbaya, keputusan tersebut telah dikoordinasikan dengan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin memastikan likuiditas perbankan tetap terjaga sehingga penyaluran kredit kepada dunia usaha dan masyarakat tidak terganggu.

Ia menilai, terjaganya aktivitas ekonomi akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi nasional.

"Kalau ekonominya melambat, orang takut investor keluar. Kalau kita balik kan, prospek ekonomi balik lagi, akan lari lagi. Orang cenderung investasi di negara yang ekonominya akan lari. Akibatnya rupiah akan menguat lagi, itu teorinya," ujarnya.

Purbaya juga mengungkapkan telah bertemu dengan para direktur utama bank-bank Himbara pada Jumat (26/6). Menurutnya, para pimpinan bank menyambut positif keputusan pemerintah tersebut karena dinilai mampu memberikan ruang likuiditas yang lebih besar bagi sektor perbankan.

"Mereka datang ke tempat rapat tadi deg-degan, udah mau marah segala macam. Begitu saya kasih begitu, ya mereka happy," katanya.

Kebijakan penambahan dana pemerintah di Himbara sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan bank-bank milik negara tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan lebih besar dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Perbankan Patriotik"

Sebelumnya, Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan (Bakom) Muhammad Qodari mengatakan Presiden memperkenalkan paradigma baru agar Himbara menjadi "perbankan patriotik", yakni bank yang mampu mendorong pemerataan ekonomi sekaligus tetap menjalankan bisnis secara sehat.

"Presiden menekankan paradigma baru mengenai peran Himbara di masa depan. Presiden menginginkan Himbara menjadi apa yang disebut sebagai perbankan patriotik," ujar Qodari.

Menurut Qodari, konsep tersebut menempatkan kontribusi Himbara terhadap pembangunan ekonomi sebagai ukuran penting selain perolehan laba. Karena itu, Presiden meminta Himbara lebih aktif memperluas pembiayaan ke sektor produktif, terutama UMKM.

"Akses pembiayaan harus semakin terbuka, lebih mudah dijangkau, dan diberikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat yang memiliki potensi untuk berkembang," katanya.

Presiden juga meminta bank-bank BUMN lebih proaktif menjangkau pelaku usaha, tidak hanya menunggu calon debitur datang ke kantor cabang, tetapi hadir langsung untuk memahami kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Meski demikian, Prabowo menegaskan perluasan fungsi sosial Himbara tidak boleh mengorbankan prinsip kehati-hatian maupun kesehatan industri perbankan.

"Mandat untuk memperkuat peran sosial dan ekonomi Himbara akan tetap dijalankan dengan profesionalisme yang tinggi serta tata kelola yang baik. Bank-bank Himbara akan tetap dikelola secara sehat, hati-hati, dan bertanggung jawab," kata Qodari.

Arahan tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan kesejahteraan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan Himbara saat ini menjadi penyalur kredit UMKM terbesar di Indonesia, terutama melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang memiliki fokus kuat pada segmen mikro dan UMKM.

Hingga Maret 2025, porsi kredit UMKM secara nasional baru mencapai sekitar 18,93 persen dari total kredit perbankan, masih jauh dari target pemerintah sebesar 30 persen.

Sementara itu, total kredit yang telah disalurkan bank-bank Himbara mencapai sekitar Rp3.714 triliun hingga Juni 2025. CEO Danantara Rosan Roeslani sebelumnya juga menyatakan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit perbankan, termasuk kepada UMKM, mencapai rata-rata sekitar 15 persen dalam periode 2025–2026.

Di antara bank-bank Himbara, proporsi kredit UMKM masih bervariasi. BRI menjadi yang terbesar dengan sekitar 81,97 persen portofolio kreditnya disalurkan ke sektor UMKM, disusul Bank Mandiri dan BNI yang masing-masing berada di kisaran 20–22 persen, serta BTN sekitar 13–15 persen.