Iran Memperingatkan agar Tidak Melintasi Selat Hormuz Tanpa Izin

TEHERAN – Garda Revolusi Iran pada Kamis (25/6) memperingatkan agar tidak ada yang melintasi Selat Hormuz tanpa izin, dan mengatakan bahwa kapal yang tidak mematuhi aturan “akan ditindak”.

Masa depan selat tersebut, jalur vital untuk pengiriman energi yang dikuasai Iran selama perang, merupakan poin penting yang menjadi kendala dalam negosiasi antara Teheran dan Washington.

Teheran mengatakan pihaknya berencana untuk memberlakukan apa yang disebutnya biaya layanan maritim, sebagai pengganti tol, sementara Amerika Serikat (AS) berpendapat bahwa itu adalah jalur air internasional dan oleh karena itu biaya tidak boleh dikenakan Iran.

“Satu-satunya jalur resmi untuk melintasi Selat Hormuz adalah jalur yang diumumkan oleh Republik Islam Iran,” kata Garda Revolusi, sayap ideologis militer Iran.

Dalam sebuah pernyataan, mereka memperingatkan bahwa setiap penyeberangan tanpa izin adalah "tidak dapat diterima dan sangat berbahaya".

Mereka juga mengecam apa yang mereka sebut sebagai rute baru melalui jalur air yang diumumkan oleh "pihak berwenang tertentu", tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Selat Hormuz adalah selat sempit antara Iran dan negara-negara Teluk yang biasanya dilalui oleh sekitar 20 persen minyak mentah dan gas alam cair dunia. Pada bagian tersempitnya, lebarnya hanya sekitar 30 km.

Satu-satunya rute yang saat ini diizinkan oleh Iran melewati koridor yang mengikuti garis pantai negara tersebut.

Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 17 Juni lalu oleh Teheran dan Washington untuk mengakhiri perang mereka menetapkan bahwa kapal-kapal komersial dapat melintasi selat tersebut secara gratis selama 60 hari ke depan.

Dengan Iran dan AS yang sedang bernegosiasi, belum jelas pengaturan apa yang akan berlaku setelah periode tersebut.

Iran dan Oman, yang juga berbatasan dengan selat tersebut, mengumumkan pada 23 Juni bahwa mereka akan mempelajari "biaya" yang akan dikenakan untuk layanan yang terkait dengan administrasi selat tersebut.

Namun, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang mengunjungi negara-negara Teluk tetangga, mengatakan Washington tidak akan menerima pungutan atau biaya apa pun. SB/AFP