Penyaluran KUR Tepat Sasaran Butuh Peran Asosiasi UMKM

JAKARTA – Penilaian Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan pentingnya pelibatan asosiasi UMKM dalam memperkuat efektivitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keterlibatan organisasi seperti Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Asosiasi Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Indonesia (Akumandiri), dan Asosiasi Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Mandiri Indonesia (Apmikimmdo) dinilai dapat menjembatani kebutuhan pelaku usaha mikro dengan sistem pembiayaan perbankan, sekaligus memperbaiki akurasi data dan penyaluran yang lebih tepat sasaran.

Pendekatan kolaboratif ini juga berpotensi mengurangi asimetri informasi antara lembaga keuangan dan UMKM, sehingga KUR tidak hanya terserap lebih optimal, tetapi juga benar-benar mendorong peningkatan kapasitas usaha di sektor produktif. Dengan tata kelola yang lebih terkoordinasi, program pembiayaan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Ketua BAKN DPR RI Endipat Wijaya mengatakan pihaknya tengah mencari solusi terbaik agar efektivitas penyaluran KUR meningkat, mulai dari aspek penerima hingga tata cara pelaksanaan. “Hari ini BAKN melakukan RDPU dengan KADIN, HIPMI, dan asosiasi UMKM. Kami ingin mencari solusi terbaik untuk KUR di Indonesia,” ujar Endipat di Jakarta, Senin (22/6).

Politikus Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan UMKM memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Dengan jumlah puluhan juta pelaku usaha, sektor UMKM menjadi salah satu penopang utama ekonomi Indonesia.

Menurut Endipat, asosiasi dapat membantu pemerintah sekaligus calon penerima KUR karena memiliki jaringan hingga ke tingkat bawah. “Kita perlu asosiasi ini untuk membantu pihak pemerintah dan juga membantu calon penerima KUR sehingga mereka bisa menjalankan dengan baik,” jelasnya.

Kepastian Pasar

Selain membantu penyaluran, asosiasi juga dinilai perlu berperan dalam pembinaan pasca penerimaan KUR. Salah satu masukan dalam RDPU adalah pentingnya kepastian pasar bagi produk UMKM.

“Ada usulan agar BUMN ataupun usaha-usaha besar dapat terlibat membeli produk dari penerima KUR. Ini akan mendorong pemerintah bukan hanya memberikan KUR, tetapi juga membantu membeli hasil usaha teman-teman UMKM,” kata Endipat.

Dia juga menekankan pentingnya penguatan model bisnis melalui pedoman dan pembinaan yang jelas. Tujuannya agar usaha penerima KUR dapat berkembang secara berkelanjutan. “Perlu diberikan guideline dan pembinaan sehingga bisnisnya bisa berjalan kontinu. Dengan begitu usaha yang dijalankan bisa berkembang dari mikro ke menengah, dan dari menengah menjadi lebih besar,” tuturnya.