Sensus Ekonomi 2026: BPS Terjunkan 4.082 Petugas Lapangan untuk Pendataan di DIY

YOGYAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) RI mengerahkan sedikitnya 4.082 petugas lapangan untuk menyisir seluruh aktivitas usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang dimulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, Kamis (18/6). 

"DIY ini sangat istimewa karena capaian indeks pembangunan manusianya tertinggi kedua di Indonesia," kata Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam Pencanangan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, Yogyakarta terkenal dengan Kota Pendidikan, yang mana pendidikan punya peran luar biasa dalam pembangunan bangsa, baik dalam konteks pembangunan manusia maupun pembangunan ekonomi.

Dia menambahkan, pendidikan termasuk dalam aktivitas ekonomi, karena itu melalui Sensus Ekonomi 2026, dapat diketahui seberapa besar kontribusi pendidikan bagi ekonomi DIY.

Berdasarkan catatan sementara, lanjut dia, terdapat 606.000 pelaku usaha di DIY, dengan sebanyak 596.000 di antaranya adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Sistemnya nanti, petugas sensus tidak hanya menyambangi pelaku usaha yang terdaftar, tetapi juga ke rumah rumah untuk seluruh aktivitas ekonomi yang ada. Jadi sangat mungkin para petugas sensus akan ketemu usaha-usaha baru," katanya.

Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 adalah menyediakan data dasar yang terpercaya mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan.

"Data dasar ini akan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi nasional maupun daerah. Dan sebagai daerah yang bertumpu pada kekuatan jasa, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, budaya, dan UMKM, kita memerlukan potret yang utuh mengenai dinamika dunia usaha," katanya.

Dia mengatakan, karena pentingnya Sensus Ekonomi 2026, harapannya masyarakat DIY memberikan dukungan penuh dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya, demi terwujudnya data yang akurat, lengkap, dan berkualitas.

Karena setiap data yang disampaikan akan menjadi pijakan bagi kebijakan pembangunan yang menentukan masa depan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

"Sambut petugas BPS dengan berikan informasi yang benar, lengkap, dan benar. Data ini nanti menjadi dasar merumuskan kebijakan pengembangan UMKM, memperkuat investasi, meningkatkan daya saing daerah, memperluas kesempatan kerja," katanya.