Pemkab Kotawaringin Timur Evaluasi Distribusi Minyakita agar Tidak Sebabkan Inflasi

KOTAWARINGIN TIMUR – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) mengevaluasi alur distribusi Minyakita agar harga stabil dan tidak menyebabkan inflasi daerah yang tinggi.

“Kami langsung datang ke produsen terbesar Minyakita di Kotim yang ada di Bagendang dan untuk stok itu dikatakan aman. Tetapi yang saya pertanyakan karena Kotim ini adalah kabupaten penghasil sawit terbesar, namun bagaimana bisa minyak goreng menjadi penyumbang inflasi di daerah ini,” kata Wakil Bupati Kotim Irawati di Sampit, Sabtu (13/6).

Wakil Bupati bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke produsen terbesar Minyakita guna memastikan ketersediaan sekaligus mengurai masalah yang memicu kenaikan harga Minyakita di daerah tersebut.

Pihaknya mendatangi pabrik pengolahan minyak goreng di kawasan Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Pemerintah daerah mencatat inflasi di Kotim saat ini berada di angka 4,18 persen. Angka yang dinilai cukup tinggi, bahkan menempatkan wilayah ini di posisi ke-20 nasional.

Berdasarkan temuannya, Irawati menyebut persoalan utama bukan terletak pada kelangkaan pasokan dari pihak produsen, melainkan pada tata cara penyaluran di lapangan yang dinilai terlalu panjang.

Rantai distribusi yang memiliki terlalu banyak tempat singgah menyebabkan harga di tingkat pedagang melonjak dan hal ini berimbas pada menurunnya daya beli masyarakat dan memicu inflasi.

“Ternyata setelah kami lakukan sidak lapangan, ini berkaitan dengan cara penyalurannya.Makanya saya bilang agar penyalurannya jangan sampai terlalu banyak tempat singgahnya. Kalau memang produsen ini menyalurkannya ke Bulog, ya langsung saja. Begitu pula Bulog ke mitranya,” tutur Irawati.

Ia juga mengungkap pengurangan jatah Minyakita yang diterima oleh para mitra Bulog di lapangan menjadi salah satu pemicu kenaikan harga di pasar.

Untuk diketahui HET MinyaKita adalah Rp15.700 per liter, namun di pasaran di wilayah Kotim didapati yang melebihi HET, ada yang Rp17 ribu per liter bahkan hingga Rp21 ribu per liter.

Para mitra Bulog yang sebelumnya biasa mendapat pasokan sebanyak 50 dus dalam sekali pengiriman, kini dipangkas dan hanya menerima sebanyak 20 dus saja. Kondisi ini dinilai sebagai kelangkaan dan pedagang pun mulai menaikkan harga.

“Karena harga tinggi otomatis daya beli masyarakat menurun itulah menyebabkan inflasi di daerah kita,” tambahnya.

Pemerintah daerah menegaskan segera menggelar rapat koordinasi bersama Bulog guna mengevaluasi hasil sidak dan mengatur ulang sistem pendistribusian kepada mitra resmi.

Sementara itu, pihak produsen Minyakita memberikan penjelasan mengenai kondisi riil proses produksi minyak goreng yang disalurkan ke masyarakat saat ini.

Manajer PT Suka Jadi Julhendro menjelaskan proses pendistribusian dari pabrik sejauh ini berjalan lancar meskipun ada penyesuaian volume produksi dari pihak perusahaan.

“Pendistribusian lancar, tapi memang produksi ada menurun sedikit karena kita menyesuaikan kuota ekspor, dan dari awal Juni ini memang kita sudah kasih Bulog pegang semua karena kuotanya banyak kita alihkan ke Bulog," ujarnya.

Julhendro memaparkan penurunan kapasitas produksi di pabriknya mencapai kisaran angka hampir 50 persen karena regulasi yang mengikat antara kuota ekspor dengan kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

Perusahaan harus menyesuaikan volume produksi karena izin ekspor komoditas baru bisa didapatkan setelah memenuhi kuota pemenuhan dalam negeri.

Sementara pabrik tersebut memiliki kapasitas total produksi sebesar 12.000. Sebelumnya, tingkat utilitas produksi pabrik sempat menyentuh angka 75 persen saat aktivitas ekspor sedang tinggi, namun kini tren global mulai beralih fokus ke pasar domestik.Kendati pihak manajemen menegaskan pasokan untuk wilayah Kotim tetap menjadi prioritas utama dibanding daerah lainnya.

“Sebelumnya, ada pihak lain juga, seperti Wahana untuk daerah Kalteng yang mengambil pasokan di kami, tapi ini karena produksi kita tidak begitu banyak dan kuota turun, sekarang kita tidak kasih ke Wahana dan kita semua kasih ke Bulog dulu sejak tanggal 1 Juni sampai hari ini,” jelas Julhendro.

Ia menambahkan, penurunan ekspor ini juga dipengaruhi rencana implementasi program biodiesel B50 yang membuat alokasi bahan baku akan lebih banyak terserap untuk kebutuhan lokal dalam negeri.

Untuk mengantisipasi penurunan produksi ini, pihak perusahaan mengambil kebijakan strategis dengan memprioritaskan penyaluran satu pintu melalui Bulog.