Skenario Cipta Kondisi, Pemerintah Mesti Waspadai Narasi Negatif di Balik Isu Pergantian Menkeu Purbaya

JAKARTA- Pemerintah harus mewaspadai upaya penciptaan opini atau cipta kondisi yang bertujuan mendiskreditkan kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menjadikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai salah satu sasaran utama serangan narasi di ruang publik.

Berbagai isu yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir dinilai tidak hanya menyasar personal Menteri Keuangan, tetapi juga berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal yang tengah dijalankan pemerintah.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Fuad Bawazier mengatakan salah bentuk upaya cipta kondisi adalah berhembusnya isu pergantian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang belakangan beredar di ruang publik. 

“Kabar tersebut merupakan bagian dari upaya cipta kondisi dengan membangun persepsi negatif terhadap arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” kata Fuad Bawazier dalam Forum Ekonom Konstitusi bertajuk Masa Depan Rupiah dan Paradigma Baru di Jakarta, Kamis (11/6).

Ia menuturkan, serangan terhadap figur yang memegang peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara kerap digunakan sebagai pintu masuk untuk membangun persepsi negatif terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dalam konteks saat ini, berbagai tudingan dan informasi yang beredar perlu dicermati secara kritis agar tidak berkembang menjadi disinformasi yang merugikan kepentingan publik.

Butuh Kepercayaan Pasar

Pemerintahan Presiden Prabowo saat ini tengah menjalankan sejumlah agenda prioritas nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, hingga program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung agenda tersebut, kebijakan fiskal menjadi salah satu instrumen utama yang membutuhkan stabilitas dan kepercayaan pasar.

“Karena itu, berbagai upaya yang berpotensi menurunkan kredibilitas pengelolaan keuangan negara dinilai tidak dapat dilepaskan dari dampaknya terhadap persepsi investor, dunia usaha, maupun masyarakat luas. Narasi yang dibangun tanpa didukung fakta dan data yang memadai berisiko menciptakan ketidakpastian yang tidak diperlukan di tengah upaya pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” kata Fuad.

Sejumlah kalangan juga menilai bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Namun demikian, kritik harus dibedakan dengan upaya sistematis membangun opini negatif melalui informasi yang tidak akurat atau narasi yang sengaja diarahkan untuk melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah.

Fuad menegaskan bahwa isu pergantian Purbaya tidak memiliki dasar yang jelas. Hingga saat ini tidak ada pembahasan resmi di lingkungan pemerintahan mengenai pergantian tersebut.

Fuad menilai munculnya kabar tersebut berkaitan dengan perubahan paradigma ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah. 

Ia menyebut berbagai kebijakan baru yang berorientasi pada penguatan peran negara mulai menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.

“Saya tidak melihat ada dasar yang kuat terkait isu pergantian itu. Sepanjang yang saya ketahui, tidak ada pembahasan resmi mengenai penggantian Menteri Keuangan,” kata Fuad.

Dalam forum tersebut, Fuad mengingatkan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus tetap berpegang pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. 

Ia menegaskan perdebatan ekonomi tidak seharusnya terjebak pada label neoliberal maupun sosialis, melainkan fokus pada pelaksanaan konstitusi.

“Kalau kita sendiri tidak memegang konstitusi kita, lalu siapa lagi yang akan menjaganya? Yang paling penting adalah menjalankan amanat konstitusi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” tegas Fuad.