Desa Harus Jadi Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Nasional

SERANG - Desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus pilar utama ketahanan pangan nasional. Dengan jumlah lebih dari 75 ribu desa di seluruh Indonesia, penguatan kapasitas ekonomi desa dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih 2026 yang berlangsung di Kota Serang, Banten, Rabu (10/6).

Ketua Umum APDESI Merah Putih, Anwar Sadat, mengatakan desa tidak hanya diposisikan semata sebagai objek pembangunan. Sebaliknya, desa harus menjadi subjek utama yang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional dari bawah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

“Desa memiliki sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial yang sangat besar. Jika seluruh potensi itu dikelola secara baik melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, desa akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus benteng ketahanan pangan Indonesia,” kata Anwar.

Penguatan ekonomi desa jelasnya perlu dilakukan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, koperasi, usaha mikro, serta berbagai model kemitraan yang mampu meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat desa.

Sebagai organisasi yang menaungi lebih dari 75 ribu kepala desa di seluruh Indonesia, APDESI Merah Putih memandang bahwa desa memiliki posisi strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pondasi Penting

Ketua Yayasan Jaringan Aspirasi Masyarakat (JAM), Johan Aripin Muba yang juga sebagai Ketua Dewan Pakar APDESI Merah Putih mengatakan, kemajuan desa merupakan fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Pembangunan nasional akan berjalan lebih cepat apabila desa diberi ruang yang lebih besar untuk mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. ”Kalau desa maju, Indonesia maju. Kalau desa kuat, ekonomi nasional juga akan kuat,” jelas Johan.

Pembangunan desa kata Johan harus diikuti program-program konkret yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Desa kata Johan tidak kekurangan potensi, yang sering menjadi persoalan adalah keterbatasan akses modal, teknologi, pendampingan usaha, serta kepastian pasar bagi hasil produksi masyarakat desa.

Bagi Johan, digitalisasi bukan sekadar mengikuti tren teknologi. Ia melihat teknologi sebagai alat untuk memastikan bahwa ekonomi desa berjalan secara sehat dan profesional. ”Kalau kita ingin koperasi besar, pengelolaannya juga harus modern. Transparan. Terukur. bisa diawasi bersama,” kata Johan.

“Desa tidak lagi identik dengan keterbelakangan teknologi. Desa harus menjadi ruang di mana pertanian, peternakan, koperasi, dan teknologi berjalan berdampingan,” kata Johan.

Sementara itu, Peneliti Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, menegaskan, desa harus menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional, bukan hanya menjadi objek pembangunan. Dia mendorong revitalisasi konsep pembangunan desa yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama.

“Perlu revitalisasi konsep pembangunan desa, bukan sekadar pembangunan di desa. Peningkatan kapasitas ekonomi desa dijalankan melalui demokratisasi ekonomi desa,” ujar Awan.

Masyarakat desa dan masyarakat adat mesti menjadi aktor utama dalam proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan desa, kata Awan, seharusnya diukur dari kesejahteraan masyarakatnya.