Pakar Dorong Evaluasi Otonomi Daerah Perkuat Tata Kelola

JAKARTA - Sejumlah pakar pemerintahan, peneliti, dan akademisi mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan otonomi daerah setelah 25 tahun reformasi desentralisasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, kapasitas fiskal daerah, serta kualitas pelayanan publik.

Dalam diskusi peluncuran buku Decentralization, Democracy, and Local Politics in Indonesia diikuti daring di Jakarta, Selasa para pembicara menilai otonomi daerah masih relevan sebagai instrumen pemerataan pembangunan, namun memerlukan berbagai penyempurnaan agar mampu menjawab tantangan yang berkembang.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia Testriono mengatakan survei yang dilakukan Populi Center menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai otonomi daerah masih relatif rendah meskipun kebijakan tersebut telah berjalan selama seperempat abad.

"Sistem berbasis merit (merit-based system) serta kejelasan skema reward and punishment bagi aparatur daerah harus diperkuat untuk memangkas jurang kapabilitas antardaerah yang saat ini terlampau lebar," katanya.

Menurut dia, berbagai tujuan desentralisasi seperti mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memperluas partisipasi publik, dan mendorong inovasi daerah belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat tantangan berupa korupsi daerah, kesenjangan antarwilayah, dan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

Testriono menilai penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas otonomi daerah.

Pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan menilai berbagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi tidak seharusnya menjadi alasan untuk kembali ke sistem yang lebih tersentralisasi.

"Berbagai persoalan tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk kembali ke sistem sentralisasi. Semangat desentralisasi tetap harus dipertahankan," ujarnya.

Ia mengusulkan pendekatan yang lebih adaptif, yakni pemberian kewenangan yang disesuaikan dengan kapasitas masing-masing daerah, serta evaluasi terhadap daerah hasil pemekaran agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Selain itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Riris Katharina menekankan bahwa keberhasilan desentralisasi perlu diukur dari kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Masa depan desentralisasi Indonesia bergantung pada kemampuannya melayani masyarakat, bukan sekadar mempertahankan struktur pemerintahan," katanya.

Riris juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola fiskal dan peningkatan transparansi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Desain Besar Penataan Daerah sebagai landasan penguatan otonomi daerah ke depan.

"Otonomi daerah tidak bisa dilihat sebagai resentralisasi atau desentralisasi, tapi lebih jauh itu, kita harus melihat perspektif yang lebih luas. Sangat kompleks, jadi pembenahan otonomi daerah ini mencakup banyak hal, ada faktor regulasi, ada faktor sistem pemilihan, ada juga faktor kultur," ujar Bima.

Ia menambahkan desain tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk dalam merespons isu pemekaran wilayah dan penguatan kapasitas daerah.

Peneliti senior Populi Center Ratri Istania menambahkan bahwa evaluasi kebijakan perlu diperkuat karena masih menjadi mata rantai yang relatif lemah dalam siklus penyusunan kebijakan publik.

"Suara masyarakat perlu terus menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan," kata dia.