AI Pangkas 115 Ribu Pekerjaan di AS, Trump Dorong Kepemilikan Saham Negara di Industri AI

PHILADELPHIA  – Di tengah meningkatnya dampak kecerdasan artifisial (AI) terhadap pasar tenaga kerja, pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai mencari berbagai solusi untuk mengatasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dipicu otomatisasi.

Salah satu gagasan yang kini mengemuka adalah kemungkinan pemerintah AS memiliki saham di perusahaan-perusahaan AI. Presiden AS Donald Trump disebut akan segera mengundang para pemimpin perusahaan AI terkemuka ke Gedung Putih untuk membahas ide yang sebelumnya dianggap tidak lazim tersebut.

Langkah itu muncul di tengah kekhawatiran yang semakin besar terhadap dampak ekonomi AI. Teknologi AI generatif yang mencapai kematangan komersial pada 2024 kini mulai digunakan secara luas oleh perusahaan untuk menggantikan tenaga kerja manusia.

Sepanjang 2026, lebih dari 115.000 pekerjaan dilaporkan hilang akibat penggunaan AI.

Kekhawatiran masyarakat juga terus meningkat. Survei Februari 2026 yang dilakukan Pusat Kebijakan Publik Annenberg Universitas Pennsylvania menunjukkan hanya 17 persen warga Amerika yang meyakini AI akan memberikan dampak positif bagi negara mereka dalam satu dekade mendatang.

Optimisme terbesar hanya terlihat pada pemanfaatan AI untuk riset medis, yang didukung 57 persen responden. Sementara itu, harapan bahwa AI dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan hanya mencapai 24 persen, memperbaiki ekonomi 19 persen, dan membantu hubungan AS-China hanya 5 persen.

Ketidakpuasan terhadap pemerintah juga cukup tinggi. Hampir dua pertiga responden menilai pemerintah belum melakukan cukup banyak regulasi terhadap AI.

Profesor Universitas Pennsylvania, Matt Levendusky, mengatakan kekhawatiran terhadap AI kini menjadi isu lintas partai politik.

"Kekhawatiran terhadap AI bersifat bipartisan dan publik menunggu langkah yang akan diambil para politisi," ujarnya.

Serikat pekerja minta perlindungan

Di tengah meningkatnya penggunaan AI, serikat pekerja di AS menuntut perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja.

Federasi Buruh terbesar di AS, AFL-CIO, meminta transparansi penggunaan AI, jaminan terhadap PHK atau pemotongan gaji akibat AI, serta larangan penggunaan sistem otomatis dalam proses perekrutan, pemecatan, dan disiplin kerja.

Sejumlah serikat pekerja juga mulai memasukkan klausul perlindungan AI dalam perjanjian kerja mereka.

Serikat pekerja sektor komunikasi, Communications Workers of America (CWA), berhasil memperoleh perlindungan baru terkait penggunaan AI dan pengawasan otomatis di tempat kerja.

Sementara itu, National Nurses United yang mewakili lebih dari 225.000 perawat menegaskan bahwa teknologi yang berdampak pada pelayanan pasien tidak boleh diterapkan tanpa persetujuan serikat pekerja.

Mereka menilai pekerjaan yang melibatkan perawatan manusia tidak seharusnya digantikan oleh otomatisasi.

Penolakan publik terhadap industri AI juga mulai muncul di sejumlah wilayah.

Di Philadelphia dan berbagai kota lain, warga memasang spanduk penolakan terhadap pembangunan pusat data (data center), infrastruktur utama yang menopang operasional AI.

Pusat data dinilai menimbulkan kebisingan, membebani pasokan listrik dan air, serta menyebabkan kenaikan biaya utilitas. Di beberapa wilayah, biaya utilitas disebut meningkat hingga 267 persen dalam lima tahun terakhir.

Aktivis lingkungan Erin Brockovich mengaku telah menerima hampir 4.000 keluhan terkait pusat data di berbagai daerah di AS.

Ia menegaskan tidak menolak keberadaan pusat data, tetapi meminta transparansi dan praktik operasional yang lebih berkelanjutan.

Usulan dana kekayaan AI nasional

Di Kongres AS, sejumlah politikus mulai mengusulkan langkah yang lebih agresif.

Senator dari Vermont, Bernie Sanders, mengajukan rancangan American AI Sovereign Wealth Fund Act, yang mengusulkan pajak satu kali sebesar 50 persen atas saham perusahaan AI dalam bentuk kepemilikan saham.

Saham tersebut nantinya dimasukkan ke dana publik yang memungkinkan warga Amerika memperoleh hak suara, perwakilan di dewan perusahaan, dan dividen di masa depan.

Menurut Sanders, karena AI dibangun dari pengetahuan kolektif umat manusia, maka keuntungan yang dihasilkan teknologi tersebut juga harus dinikmati masyarakat luas.

Gagasan ini memang kontroversial karena dianggap sebagai bentuk pengalihan paksa kepemilikan dari sektor swasta kepada negara.

Namun sejumlah tokoh industri AI, termasuk CEO OpenAI Sam Altman, CEO Anthropic Dario Amodei, dan pendiri xAI Elon Musk, pernah mengemukakan gagasan serupa dalam berbagai bentuk.

Trump sendiri dikabarkan cukup terbuka terhadap ide tersebut.

Meski demikian, kepemilikan saham pemerintah di perusahaan AI tidak akan menghentikan hilangnya pekerjaan akibat otomatisasi.

Tujuan utamanya adalah memberikan manfaat finansial kepada masyarakat dari keuntungan industri AI, yang dapat digunakan untuk program pelatihan ulang pekerja atau membantu mereka yang kehilangan pekerjaan.

"Jika rakyat Amerika dapat menikmati manfaat dari keberhasilan AI, mereka akan lebih menyukainya," kata Trump kepada wartawan pada 5 Juni lalu.

Namun, mantan penasihat AI Gedung Putih David Sacks mengingatkan adanya potensi konflik kepentingan apabila pemerintah menjadi regulator sekaligus investor di industri yang sama.

Berpotensi jadi isu politik utama

Dampak politik dari AI juga mulai terlihat. Studi terbaru dari lembaga pemikir Brookings Institution menemukan bahwa wilayah-wilayah AS yang paling rentan terhadap otomatisasi AI justru menunjukkan tingkat kecemasan politik yang lebih tinggi.

Sebanyak 62 dari 100 daerah dengan paparan AI tertinggi diketahui merupakan wilayah yang pada Pemilu 2024 memilih Partai Demokrat.

Negara bagian seperti Massachusetts, New York, California, serta Washington DC yang memiliki konsentrasi tinggi pekerja teknologi juga cenderung menjadi basis pemilih Demokrat.

Brookings memperingatkan bahwa kecemasan akibat potensi kehilangan pekerjaan dapat mengubah peta politik Amerika.

Pemilu sela AS 2026 diperkirakan menjadi ujian politik pertama terkait dampak AI terhadap lapangan kerja. Pada Pemilu Presiden 2028, isu AI bahkan berpotensi menjadi tema politik sebesar perdagangan global, globalisasi, atau pandemi COVID-19.

Partai yang lebih dahulu menawarkan solusi yang meyakinkan terhadap dampak AI diperkirakan akan memperoleh keuntungan politik dari jutaan pemilih yang telah kehilangan pekerjaan maupun yang khawatir akan mengalami nasib serupa.