Kebijakan WFH Diperpanjang Dua Bulan, Simak Aturan Terbaru Pemerintah

JAKARTA - Pemerintah memutuskan melanjutkan kebijakan Work From Home (WFH) selama dua bulan ke depan setelah hasil evaluasi menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi aktivitas kerja dan penghematan energi. Keputusan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang juga membahas penyiapan paket stimulus ekonomi untuk triwulan II dan semester II tahun 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, evaluasi pelaksanaan WFH selama dua bulan terakhir menunjukkan hasil yang cukup baik. Salah satu indikatornya adalah penurunan konsumsi bahan bakar jenis Pertalite yang tercatat mencapai 9 persen pada April 2026.

"Tadi kita evaluasi terkait WFH (Work From Home), dalam dua bulan dan berlihat hasilnya cukup baik, dimana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April hingga 9 persen, jadi hasilnya cukup baik, dan oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan dua bulan ke depan," ujar Airlangga Hartarto.

Pemerintah akan menindaklanjuti kebijakan tersebut melalui kementerian dan lembaga terkait, termasuk mendorong implementasi di sektor swasta. Selain itu, evaluasi juga mencakup penyesuaian prioritas dan refocusing anggaran sebagai bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih adaptif dan efisien.

Dalam rapat yang sama, pemerintah turut menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk mendukung pertumbuhan pada semester II tahun 2026. Beberapa program yang disiapkan antara lain insentif perpajakan bagi penulis, diskon transportasi pada masa liburan sekolah dan Natal-Tahun Baru, serta penguatan program magang dan vokasi nasional.

"Terkait dengan perpajakan bagi penulis, tadi kita sudah putuskan untuk memberikan insentif pajak, untuk penulis diberikan PPh Final (Royalti) sebesar 1,5 persen," jelas Airlangga Hartarto.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat selama musim liburan. Pada periode liburan sekolah, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp190,5 miliar untuk diskon tiket kereta api, angkutan laut PT Pelni, dan layanan penyeberangan ASDP dengan target penerima manfaat lebih dari tiga juta orang.

Sementara itu, pada periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp161,4 miliar untuk program serupa dengan target hampir 2,9 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif transportasi udara berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen bagi tiket pesawat domestik kelas ekonomi serta tambahan diskon airport tax guna meningkatkan daya beli masyarakat.

Program peningkatan kualitas tenaga kerja juga menjadi fokus pemerintah pada semester II tahun 2026. Pemerintah akan melanjutkan Program Magang Nasional mulai Juli 2026 dengan target 150.000 peserta dan dukungan anggaran Rp4,14 triliun, serta menyiapkan program vokasi nasional bagi 220.000 lulusan SMK dan 50.000 pekerja terdampak PHK dengan estimasi anggaran Rp2,12 triliun.