Deli Serdang Sulap Kawasan Sport Center Jadi Sentra Pertanian Terpadu

LUBUK PAKAM – Pengembangan kawasan pertanian terpadu menjadi strategi penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Konsep ini tidak hanya berfokus pada produksi hasil pertanian, tetapi juga mengintegrasikan sektor peternakan, perikanan, pengolahan hasil panen, hingga distribusi dalam satu ekosistem yang saling mendukung.

Dengan pola terpadu, efisiensi produksi dapat meningkat karena pemanfaatan lahan, air, energi, dan limbah menjadi lebih optimal.

Selain meningkatkan produktivitas, kawasan pertanian terpadu juga membuka peluang terciptanya lapangan kerja baru dan mendorong tumbuhnya usaha berbasis pangan di pedesaan.

Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan petani terhadap tengkulak karena rantai pasok menjadi lebih pendek dan terorganisasi.

Jika didukung infrastruktur, teknologi, serta akses pembiayaan yang memadai, kawasan pertanian terpadu berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus memperkuat daya saing sektor pertanian nasional.

Pemkab Deli Serdang, Sumatera Utara mengembangkan kawasan lahan Sport Center Sumatera Utara di Desa Sena sebagai kawasan pertanian terpadu dan agro wisata industri pertanian.

"Kita ingin kawasan ini menjadi agro wisata industri pertanian yang tertata dan produktif. Masyarakat tetap bisa ikut bekerja sama dengan pengelola,” kata Wakil Bupati Deli Serdang Lomlom Suwondo di Lubuk Pakam, Rabu (27/5).

Kawasan seluas 140 hektare milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tersebut akan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam skema pinjam pakai guna mendukung program ketahanan pangan serta menjaga stabilitas harga pangan di daerah.

Berbagai komoditas strategis seperti padi, cabai, bawang, dan sayur-mayur akan dikembangkan di kawasan tersebut melalui konsep pertanian modern yang terintegrasi dengan agro wisata.

Lomlom menegaskan bahwa pengelolaan kawasan tersebut akan dilakukan secara terstruktur oleh pemerintah daerah.

Ia juga memastikan masyarakat sekitar tetap memiliki peluang untuk terlibat dalam pengelolaan kawasan, baik sebagai tenaga kerja maupun bagian dari aktivitas pertanian yang nantinya dikembangkan pemerintah.

Dalam dialog bersama warga, sejumlah penggarap menyampaikan harapan agar pemerintah memperhatikan kondisi mereka yang selama ini menggantungkan penghasilan dari lahan tersebut.

Mereka mengaku telah mengeluarkan biaya untuk bibit, pengolahan tanah, hingga kebutuhan operasional pertanian.

Menanggapi hal itu, Lomlom menyebut pemerintah akan melakukan pendataan dan mempertimbangkan biaya yang telah dikeluarkan masyarakat, khususnya bagi tanaman yang belum memasuki masa panen.

“Biaya bibit maupun pengolahan akan kita lihat dan kita perhatikan. Tapi ke depan, pengelolaan kawasan ini dilakukan oleh pemkab,” katanya.

Ia juga meminta jajaran terkait, termasuk penyuluh pertanian lapangan (PPL) dan pengelola kawasan, segera melakukan pendataan serta penataan aktivitas pertanian secara menyeluruh.