Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Atur Pembelian Gas Elpiji Atasi Kelangkaan

3 Rabu, 20 Mei 2026, 09:08 WIB | Oleh: Tim Penulis
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Atur Pembelian Gas Elpiji Atasi Kelangkaan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Atur Pembelian Gas Elpiji Atasi Kelangkaan Doc: ANTARA
Ket. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Provinsi NTB Lalu Setiawan saat melihat data kuota gas elpiji bersubsidi di Hp miliknya.

LOMBOK TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), memberikan arahan kepada agen maupun pangkalan untuk mengatur pembelian gas elpiji 3 kilogram bersubsidi dalam rangka mengantisipasi kelangkaan gas pada libur panjang 2026.

"Saat ini pembelian gas elpiji bersubsidi 3 kilogram itu hanya di pangkalan, supaya warga membeli sesuai harga eceran tertinggi (HET)," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah Lalu Setiawan di Lombok Tengah, Rabu (20/5).

Ia mengatakan para pangkalan juga telah diingatkan untuk mengatur atau membatasi pembelian tabung gas elpiji 3 kilogram, supaya tidak ada penimbunan secara bersamaan yang dapat kelangkaan tabung gas bersubsidi tersebut.

"Untuk kebutuhan rumah tangga harus diberikan satu tabung, kecuali untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah bisa 2 tabung gas," katanya.

"Persoalan selama ini ada warga yang membeli 3 sampai 5 tabung gas disimpan untuk stok," katanya.

Ia mengatakan hal itu cukup berdampak terhadap masyarakat lain, sehingga gas bersubsidi itu terkesan langka di lapangan, padahal pendistribusian tetap dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Pertamina.

"Jumlah pangkalan gas elpiji di Lombok Tengah mencapai 600 pangkalan yang tersebar di 154 desa dan kelurahan," katanya.

"Keluhan untuk harga di atas HET itu selama ini terjadi di pengecer, sehingga pembelian saat ini harus di pangkalan," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan data sementara jumlah kuota gas elpiji bersubsidi untuk masyarakat Lombok Tengah itu mencapai 24 ribu ton metrik per tahun dari total 34 ribu ton yang diusulkan.

"Kuota yang diberikan memang berkurang dari yang diusulkan," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah saat ini sedang menyiapkan skema pembelian tabung gas non subsidi bagi aparatur sipil negara (ASN) dengan jabatan tertentu.

Hal itu dilakukan supaya program yang dilaksanakan pemerintah tersebut tepat sasaran.

"Tabung gas elpiji bersubsidi itu untuk masyarakat miskin. Untuk warga yang mampu ekonomi, harus menggunakan tabung gas warna ping atau biru," katanya.

Sebelumnya, PT Pertamina menyatakan menghadapi lonjakan konsumsi energi selama libur panjang 2026, pihaknya menambah stok energi di wilayah NTB dengan penyaluran tambahan hingga 60 persen dari kuota harian normal.

Pertamina menyiagakan sebanyak 89.960 tabung elpiji melalui skema penyaluran fakultatif. Penyaluran tambahan tersebut dilakukan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga ketersediaan pasokan elpiji di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur panjang.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Kapasitas Produksi Menganggur, Industri Didesak Bangkit
    Berita yang sangat melegakan bagi kita yang bergerak ...
  • Jakarta Timur Bersiap Jadi Magnet Investasi Baru, Kawasan 370 Hektare Ini Dilirik
    Tidak akan sukses. Catat ini. Ormas sm warlok ...
  • Industri Makanan dan Minuman Tumbuh 7,04 Persen, KRISTA InterFOOD 2026 Perluas Peluang Bisnis
    Pencapaian kinerja industri mamin yang impresif ini tentu ...
  • Ekspor Tembus 4,85 Miliar Dolar AS, UGM Dorong Teknologi Hijau Industri Kulit
    Ekspor kulit tembus 4,85 miliar dolar AS, UGM ...
  • GrabMart Catat Lonjakan Pesanan Dini Hari, Strategi Pemasaran Brand Perlu Berubah
    Banyak sekarang pekerja kantoran sampe rumah malam, lalu ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Mabes Polri Belum Beri Penjelasan Isu Penangkapan Jenderal dan Petinggi Polri lainnya   

Mabes Polri Belum Beri Penjelasan Isu Penangkapan Jenderal dan Petinggi Polri lainnya  

03 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.