Lonjakan Stok Beras Belum Jamin Harga Stabil

Ketahanan Pangan

JAKARTA – Rekor cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 5,23 juta ton menuai catatan dari pengamat. Tiga as­pek jadi sorotan: efektivitas dis­tribusi, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan harga di tingkat petani.

Akademisi Fakultas Perta­nian, Sains dan Teknologi Uni­versitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, I Nengah Muliarta menilai lonjakan stok beras na­sional hingga 5,23 juta ton belum otomatis menjamin stabilitas harga pangan. “Stabili­tas harga yang diharap­kan rakyat merupakan muara dari proses dis­tribusi yang panjang dan kom­pleks, di mana setiap hambatan di sepanjang jalur tersebut da­pat dengan mudah membatal­kan dampak positif dari me­limpahnya stok di tingkat hulu,” jelas dari Denpasar, Bali, Selasa (12/5).

Menurutnya, tan­tangan utama justru terletak pada efektivitas rantai pasok dan dis­tribusi. Meski capaian stok dinilai sebagai prestasi besar, hambatan distribusi da­pat membuat surplus beras ti­dak berdampak langsung pada harga di pasar.

Dia juga mengingatkan be­sarnya risiko logistik dari stok yang terlalu besar, seperti susut bobot dan penurunan kualitas beras jika sistem pergudangan dan perputaran stok tidak opti­mal. Selain itu, pemerintah di­nilai tidak cukup hanya meng­andalkan penguasaan stok, tetapi juga harus memperkuat integritas distribusi, memotong rantai tengkulak, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga konsumen dan kesejah­teraan petani. “Tanpa pengelo­laan rantai pasok yang presisi, surplus stok berpotensi men­jadi beban baru bagi ekosistem pertanian nasional,” tegasnya.

Risiko Lingkungan

Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa menilai lonjakan CBP seharusnya tak hanya dili­hat dari sisi jumlah stok, tetapi juga dampaknya terhadap stabil­itas harga, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan lingkungan. “Keberhasilan pangan nasional harus mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memasti­kan petani memperoleh manfaat ekonomi yang adil,” ujarnya.

Awan juga mengingatkan peningkatan produksi secara besar-besaran berisiko me­nimbulkan kerusakan ling­kungan jika terlalu bergantung pada pola pertanian intensif dan penggunaan input kimia berlebihan. Karena itu, dia mendorong agar kebijakan pa­ngan mulai mengintegrasikan prinsip pertanian ramah ling­kungan seperti agroekologi, ro­tasi tanaman, pengurangan pu­puk sintetis, serta perlindungan lahan sawah berkelanjutan.

“Tanpa langkah tersebut, surplus stok saat ini dikhawa­tirkan justru mengancam pro­duktivitas pertanian dan keter­sediaan sumber daya alam di masa depan,” katanya.

Sementara itu, Anggota DPR RI, Azis Subekti menilai lonjak­an stok beras nasional menjadi bukti meningkatnya kapasitas negara dalam menjaga keta­hanan pangan.