Pendekatan Interdisipliner Dinilai Krusial Percepat Prioritas Pembangunan Nasional

JAKARTA – Pendekatan interdisipliner berbasis riset kolaboratif lintas sektor dan negara dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian prioritas pembangunan nasional Indonesia, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan transformasi sosial-ekonomi yang semakin kompleks.

Hal itu mengemuka dalam sesi diskusi interaktif bertajuk From Research to Policy Delivery: Accelerating Impact for Indonesia’s Development Priorities pada Knowledge and Innovation Exchange (KIE) Jakarta Summit, yang diselenggarakan oleh kemitraan Australia–Indonesia untuk pengetahuan dan inovasi, KONEKSI, di Jakarta, pada hari Selasa (29/4).

Forum tersebut menyoroti bahwa perubahan iklim tidak hanya berdampak langsung terhadap lingkungan, tetapi juga memicu efek domino pada sektor ekonomi dan sosial. Karena itu, inovasi berbasis penelitian kolaboratif dinilai penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang konkret dan adaptif.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan arah pembangunan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 dan visi Asta Cita, yang menitikberatkan pada transformasi sosial dan ekonomi berkelanjutan.

Minister Counsellor Human Development and Humanitarian Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Tim Stapleton, menegaskan komitmen kuat Australia dalam memperkuat kemitraan penelitian dengan Indonesia.

“Dari sisi pendidikan, tahun lalu menjadi rekor dengan lebih dari 25.000 pelajar Indonesia belajar di Australia. Selain itu, lebih dari 13.500 pelajar Australia datang ke Indonesia untuk pengalaman belajar dan kerja. Dalam bidang penelitian, Australia merupakan salah satu mitra paling populer bagi Indonesia,” ujar Stapleton.

Sementara itu, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Dr. Fauzan Adziman, mengungkapkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap penelitian.

Ia menyebutkan, pada akhir tahun lalu Indonesia menerima sekitar 120.000 proposal riset, meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 60.000 proposal.

“Biasanya kami mendanai sekitar 10.000 riset. Hasil survei kami menunjukkan sekitar 50 persen masyarakat memahami pentingnya riset, dengan tiga bidang yang paling dinantikan yakni pangan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan,” kata Fauzan.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, menegaskan bahwa riset berbasis bukti menjadi fondasi utama dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

“Dalam perencanaan pembangunan, kami selalu menggunakan pendekatan evidence-based melalui kajian teknokratik. Riset menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan. Karena itu, penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah kami tetapkan sebagai salah satu dari delapan prioritas nasional,” ujarnya.

Dalam sesi terpisah bertajuk From Interdisciplinary Collaboration to Policy and Impact, para peserta menyoroti pentingnya kemitraan riset lintas disiplin yang lebih inklusif dan setara.

CEO Australian Council of Learned Academies (ACOLA), Prerana Mehta, menilai penelitian interdisipliner mampu menghasilkan pengetahuan yang lebih relevan bagi kebijakan publik.

“Penelitian interdisipliner bukan sekadar menggabungkan keahlian, tetapi menghasilkan pengetahuan yang lebih aplikatif dan berpeluang besar memengaruhi keputusan penting,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan pakar air, sanitasi, dan kebersihan dari University of Technology Sydney, Prof. Juliet Willets, yang menekankan pentingnya membangun kemitraan lintas disiplin yang adil dan inklusif.

Direktur Pendidikan Tinggi, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Kementerian PPN/Bappenas, Endang Sulastri, mengatakan kemitraan riset harus mampu menjawab kebutuhan kebijakan nyata pemerintah.

“Output penelitian harus memberikan opsi kebijakan yang konkret dan realistis, termasuk mempertimbangkan aspek fiskal agar dapat diadopsi dalam perumusan kebijakan,” ujarnya.

Melalui platform seperti KONEKSI, kolaborasi riset Australia–Indonesia yang mengedepankan prinsip kesetaraan, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI) diharapkan mampu memperkuat penggunaan perspektif interdisipliner untuk menjawab tantangan pembangunan nasional.

Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan pembangunan Indonesia ke depan berlangsung secara inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.