Kontroversi Hadiah Prancis Open, PTPA Desak Reformasi Besar Tenis Dunia

PARIS — Perseteruan soal hadiah uang di Prancis Open kembali membuka perdebatan lama tentang tata kelola tenis dunia. Professional Tennis Players Association (PTPA) menilai polemik ini menjadi bukti nyata perlunya reformasi struktural yang lebih dalam.

Sejumlah pemain top menuntut porsi hadiah yang lebih besar dari penyelenggara Roland Garros. Meski total hadiah untuk edisi 2026 mencapai 61,7 juta euro (sekitar 1,08 triliun rupiah), angka tersebut masih tertinggal dibanding tiga Grand Slam lainnya, meski sudah mengalami kenaikan 9,5 persen.

Sebagai perbandingan, Australian Open menawarkan hadiah sekitar A$111,5 juta (sekitar 1,3 triliun rupiah) awal tahun ini. Sementara US Open menggelontorkan 90 juta dolar AS (sekitar 1,44 triliun rupiah), dan Wimbledon mencapai 53,5 juta poundsterling (sekitar 1,45 triliun rupiah) pada edisi terakhir.

Petenis nomor satu dunia Aryna Sabalenka bersama sejumlah pemain elite lainnya menyatakan “kekecewaan mendalam” kepada penyelenggara. Bahkan, opsi boikot mencuat jika kesenjangan tidak segera ditutup.

PTPA pun berdiri di belakang para pemain. “Kami mendukung penuh langkah para pemain untuk memperjuangkan hak mereka, bagian yang adil dari pendapatan yang mereka hasilkan,” demikian pernyataan organisasi tersebut.

Menurut PTPA, masalah ini bukan sekadar soal angka hadiah, melainkan cerminan dari sistem yang dinilai usang. Berbeda dengan turnamen ATP dan WTA yang memiliki kerangka terpusat, Grand Slam menetapkan hadiah secara independen.

Sabalenka menegaskan bahwa para pemain adalah inti dari daya tarik turnamen. “Tanpa kami, tidak akan ada turnamen dan hiburan. Kami pantas dibayar lebih,” ujarnya jelang turnamen di Roma.

Ia juga mendukung tuntutan agar pemain menerima sekitar 22 persen dari pendapatan, sejalan dengan skema di turnamen level 1000 gabungan ATP dan WTA.

Isu ini tidak hanya menyangkut pemain papan atas. Petenis peringkat bawah selama ini mengeluhkan struktur hadiah yang membuat mereka kesulitan menutup biaya perjalanan, pelatih, hingga medis, dalam kalender kompetisi yang berlangsung hampir sepanjang tahun.

Selain itu, para pemain juga menyoroti kurangnya perhatian terhadap kesejahteraan serta minimnya representasi dalam pengambilan keputusan di level Grand Slam.

Permasalahan tersebut sejalan dengan gugatan hukum yang diajukan PTPA tahun lalu terhadap penyelenggara Grand Slam serta tur ATP dan WTA. Organisasi yang didirikan oleh Novak Djokovic dan Vasek Pospisil itu memang bertujuan menjadi suara kolektif pemain sekaligus pendorong perubahan.

“Tenis tertinggal dari olahraga global lainnya dalam banyak aspek penting karena strukturnya,” tegas PTPA. “Tanpa perubahan menyeluruh, kemajuan hanya akan bersifat bertahap, dan pemain akan terus terjebak dalam siklus tuntutan yang sama setiap musim.”