Asean Belum Akui Hasil Pemilu Myanmar

CEBU – Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) menyatakan bahwa mereka belum mencapai konsensus terkait pengakuan hasil pemilu Myanmar. Hal ini terjadi setelah mantan pemimpin militer Min Aung Hlaing menjabat sebagai presiden pada bulan April dan memformalkan kekuasaannya, lima tahun setelah kudeta militer Februari 2021 yang menggulingkan pemerintahan terpilih secara demokratis dan memicu kerusuhan dan kekerasan.

Myanmar menyelenggarakan pemilu secara bertahap tahun lalu di tengah ketidakstabilan politik. Putaran pertama pemungutan suara diadakan pada 28 Desember tahun lalu, diikuti oleh putaran selanjutnya pada 11 Januari dan 25 Januari.

Partai promiliter berhasil meraih kemenangan dalam pemilu bertahap ini.

Krisis di Myanmar sendiri tetap menjadi fokus utama diskusi Asean sejak kudeta militer.

Juru bicara Asean, Dominic Xavier M Imperial, mengatakan kelompok regional tersebut berpedoman pada Konsensus Lima Poin (5PC) dalam keterlibatannya dengan Naypyidaw, dan posisi tersebut tidak berubah.

“Namun, ada dinamika keterlibatan berkelanjutan di dalam Asean, tidak hanya oleh Filipina sebagai ketua,  tetapi juga oleh masing-masing negara anggota Asean dalam hubungan mereka masing-masing dengan Myanmar,” kata Imperial pada konferensi pers hari Rabu (6/5).

Ia menambahkan bahwa blok tersebut memantau perkembangan dengan cermat, khususnya kemajuan dalam implementasi 5PC.

Diadopsi pada April 2021, 5PC menyerukan penghentian kekerasan, dialog inklusif di antara semua pihak, penunjukan Utusan Khusus Asean untuk Myanmar untuk memfasilitasi mediasi, bantuan kemanusiaan, dan agar utusan khusus tersebut melibatkan semua pemangku kepentingan dalam krisis Myanmar.

Mengenai perwakilan Myanmar di KTT Asean ke-48 dan pertemuan terkait, Imperial, yang juga Asisten Sekretaris Kementerian Luar Negeri Filipina, mengatakan sekretaris tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Khan Sum, akan menghadiri KTT tersebut.

“Dia adalah satu-satunya perwakilan mereka (Myanmar), bukan menteri luar negeri,” kata Imperial.

Menteri Luar Negeri Tailan, Sihasak Phuangketkeow, dilaporkan berencana mengundang Menteri Luar Negeri Myanmar untuk bertemu dengan para diplomat regional terkemuka. “Ini akan menjadi pertemuan lain di sela-sela pertemuan menteri luar negeri Asean,” kata Sihasak dalam sebuah wawancara.

Akses ke Suu Kyi

Sementara itu Filipina, sebagai ketua Asean 2026, telah meminta Myanmar untuk memberikan akses singkat kepada utusan khususnya kepada Aung San Suu Kyi menyusul laporan pemindahannya ke tahanan rumah, seperti yang dilaporkan oleh Philippine News Agency (PNA).

Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan ini akan memungkinkan utusan khusus, Menteri Luar Negeri Theresa Lazaro, untuk memenuhi perannya dalam melibatkan semua pemangku kepentingan dan pihak untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi dialog nasional yang inklusif.

Kementerian Luar Negeri Filipina juga mengatakan Filipina menyambut baik laporan pemindahan Aung San Suu Kyi, mencatat bahwa ini memberikan momentum yang baik untuk menunjukkan upaya Myanmar menuju implementasi penuh Konsensus Lima Poin.

Sementara itu, Filipina meminta Myanmar untuk transparansi yang lebih besar mengenai tahanan rumah pemimpin Myanmar yang digulingkan tersebut dengan mengizinkannya berkomunikasi dengan keluarganya. Dengan melakukan hal tersebut, kata kementerian itu, akan menunjukkan komitmen tulus terhadap rekonsiliasi nasional.

Kementerian itu juga menyambut baik amnesti luas yang diberikan Myanmar kepada lebih dari 1.500 tahanan politik dalam rangka memperingati Hari Bulan Purnama Kason.

“Kami memandang perkembangan ini sebagai langkah penting dalam serangkaian langkah membangun kepercayaan yang diperlukan untuk stabilitas nasional jangka panjang di Myanmar,” kata Kementerian Luar Negeri Filipina. Bernama/PNA/I-1