Apindo Kritik Keras: Ekonomi Tumbuh, Tapi Dunia Usaha Masih Sesak Napas

JAKARTA – Pelaku usaha menilai pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 belum sepenuhnya tercermin dalam kinerja riil bisnis, terutama karena tekanan biaya yang terus meningkat.

Kenaikan harga bahan baku, energi, dan logistik membuat margin usaha tergerus, sehingga pertumbuhan yang tercatat secara makro belum otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan profitabilitas di level mikro.

Di sisi lain, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya turut membatasi ekspansi permintaan. Kondisi ini menciptakan situasi “growth without traction”, di mana aktivitas ekonomi tumbuh, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong percepatan produksi dan investasi dari pelaku usaha. Sejumlah sektor bahkan cenderung menahan ekspansi untuk menjaga arus kas tetap sehat.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara indikator makro dan realitas dunia usaha. Untuk menjembatani hal ini, dibutuhkan kebijakan yang lebih terarah dalam menekan biaya produksi, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat permintaan domestik agar pertumbuhan ekonomi terasa lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyoroti dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen (yoy) terhadap dunia usaha.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 belum sepenuhnya dirasakan oleh dunia usaha di tengah meningkatnya tekanan biaya.

Pertumbuhan ini sebenarnya menunjukkan resiliensi ekonomi domestik yang cukup kuat. Namun bagi dunia usaha, yang menjadi perhatian adalah bagaimana pertumbuhan tersebut ditransmisikan ke aktivitas bisnis riil.

“Dunia usaha menghadapi situasi yang disebut sebagai asymmetric impact of growth, di mana pertumbuhan tetap terjadi, tetapi manfaatnya belum terdistribusi secara merata, sementara tekanan biaya meningkat,” kata Shinta di Jakarta, Rabu.

Shinta menjelaskan, dunia usaha saat ini menghadapi apa yang disebut sebagai asymmetric impact of growth, yakni kondisi ketika pertumbuhan ekonomi tetap terjadi, tetapi manfaatnya tidak terdistribusi merata, sementara tekanan biaya terus meningkat.

Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.

Depresiasi rupiah dari kisaran Rp16.800 per dolar AS pada awal tahun hingga mendekati Rp17.400 per dolar AS pada akhir triwulan I 2026 telah meningkatkan biaya produksi dan menekan margin usaha.

Bagi sektor usaha yang bergantung pada impor, pelemahan rupiah ini secara langsung meningkatkan biaya produksi, menekan keuntungan (margin), hingga dalam banyak kasus membatasi adanya ekspansi usaha.

Adapun berdasarkan struktur pertumbuhan, sektor-sektor yang paling diuntungkan dari capaian pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026 adalah sektor yang berbasis konsumsi domestik dan terdorong oleh momentum musiman.

Sektor dengan pertumbuhan tertinggi antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 7,62 persen, serta perdagangan besar dan eceran tumbuh 6,26 persen.

"Sektor-sektor ini jelas mendapatkan manfaat dari demand-driven expansion, khususnya karena lonjakan mobilitas dan konsumsi masyarakat selama periode libur panjang," tutur dia.

Namun di sisi lain, sektor manufaktur turut terkontraksi 1,01 persen. Padahal, sektor manufaktur merupakan salah satu tulang punggung industri nasional yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Shinta menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa meski secara agregat data produk domestik bruto (PDB) mencerminkan pertumbuhan yang solid, di tingkat mikro banyak pelaku usaha masih menghadapi tekanan, terutama dalam bentuk penyusutan margin keuntungan (margin compression).

Maka, ke depan diperlukan upaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga lebih merata dan berkelanjutan bagi seluruh sektor usaha.

"Karena itu, momentum pertumbuhan 5,61 persen ini perlu dijaga melalui penguatan stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor manufaktur dan industri padat karya yang saat ini menghadapi tekanan biaya cukup besar," tutur Shinta.