Atasi Stunting, Pemkab Pasaman Barat Jalankan Program Brondol Sawit

SIMPANG EMPAT – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menjalankan program Brondol Sawit atau kolaborasi dengan perusahaan sawit untuk mengatasi  dan mengendalikan stunting melalui intervensi gizi sensitif terpadu agar angka stunting di daerah itu bisa ditekan.

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasaman Barat Joni Hendri di Simpang Empat, Selasa (05/5), mengatakan program itu berupa renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan jamban layak, pembangunan air minum aman, sambungan listrik bersubsidi, bantuan bahan bakar memasak berupa kompor dan gas untuk memasak.

"Dukungan perusahaan kelapa sawit sangat dibutuhkan dalam penanganan stunting. Kolaborasi ini sangat penting agar angka stunting dapat ditekan," katanya berharap.

Dia menyebutkan berdasarkan data aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) Agustus 2025, terdapat 12,4 persen  balita dengan kondisi stunting atau  4.056 balita di Pasaman Barat.

"Angka stunting ini yang terus kita upayakan agar dapat diturunkan dengan kolaborasi bersama perusahaan kelapa sawit," ujarnya.

Dari beberapa perusahaan kelapa sawit yang ada sudah ada perusahaan dari PT Bakrie Pasaman Plantations (BPP)  yang telah memperbaiki rumah tidak layak huni di Air Bangis dan Sungai Aur.

Selain melibatkan perusahaan kelapa sawit, Pemkab Pasaman Barat juga meningkatkan strategi komunikasi perubahan perilaku dengan pelibatan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan peningkatan kapasitas para kader dalam percepatan penurunan stunting (P3S).

Dia menjelaskan berdasarkan sanding data Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025 e-PPGBM Agustus 2025 terdapat 1.110 balita yang beririsan. 

Dari 1.110 tersebut, 39 balita tinggal pada rumah tidak layak huni, 60 balita tidak memiliki akses jamban yang layak, 69 balita tidak memiliki akses air minum aman, 22 balita masih tinggal bersama orang tua yang memasak  menggunakan kayu bakar/minyak tanah, dan dua balita tinggal di rumah yang tidak memiliki penerangan PLN.

"Kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan anak stunting miskin sebesar Rp1.414.250.000 baik untuk rumah tidak layak huni, air minum layak huni, sumber penerangan dan lainnya," katanya.

Pemkab Pasaman Barat, katanya, akan mendampingi melalui program nutrisi atau spesifik melalui pemberian makan tambahan lokal di dinas kesehatan, prioritas mendapatkan program keluarga harapan dan bantuan pangan non tunai, serta bantuan langsung tunai melalui dana desa.

Selain itu bagi keluarga yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil akan dibuatkan, jika tidak ada jaminan kesehatan akan diikutkan melalui PBI, jika putus sekolah masih di usia sekolah akan diberikan beasiswa untuk kembali sekolah dan jika putus sekolah tidak lagi di usia sekolah akan diikutkan pada ujian paket.

Kemudian jika tidak bekerja tapi masih usia angkatan kerja akan diberikan pelatihan, wirausaha, dan ekonomi kreatif. 

"Jika bekerja pada sektor ekonomi prioritas mendapatkan alat mesin pertanian, KUR dan subsidi," katanya.