Dinas Pendidikan Cianjur Telah Gelontorkan Rp106 Miliar untuk Perbaikan 83 Sekolah

CIANJUR -  Tak tanggung-tanggung sepanjang tahun lalu Kabupaten Cianjur telah memperbaiki 83 sekolah. Untuk keperluan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menggelontorkan total anggaran mencapai Rp106 miliar.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Cianjur, Sabtu, mengatakan total satuan pendidikan yang berhasil direvitalisasi di seluruh Indonesia sepanjang tahun 2025 sebanyak 16.169 dengan total anggaran Rp16,9 triliun.

"Awalnya anggaran Rp16,9 triliun itu hanya untuk 10.440 satuan pendidikan, tapi dengan sistem swakelola atas saran Presiden Prabowo ternyata terjadi efisiensi lebih dari 32 persen, namun kami dapat menuntaskan revitalisasi untuk 16.169 satuan pendidikan," katanya.

Sedangkan di Kabupaten Cianjur, tutur dia, Kemendikdasmen telah merevitalisasi sebanyak 83 satuan pendidikan, terdiri atas empat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 26 sekolah dasar, 25 SMP, 12 SMA, 12 SMK, dua SLB, serta satu PKBM dengan anggaran Rp106 miliar.

Termasuk lima satuan pendidikan yang belum selesai, terdiri atas dua TK dan tiga sekolah dasar, namun dalam waktu dekat harus segera diselesaikan agar tidak menjadi masalah.

"Beberapa revitalisasi yang belum selesai tersebut karena faktor alam atau geografis, misalnya ketika pengerjaan terjadi cuaca hujan, dan serta jarak yang cukup jauh, sehingga berpengaruh terhadap pengiriman material," katanya.

Ia menyatakan pelaksanaan revitalisasi harus berjalan tepat waktu, efisien, akuntabel, dengan kualitas bangun lebih baik, dan dapat lebih berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Program revitalisasi harus berdampak terhadap perekonomian masyarakat, karena semua tenaga kerja, dan kebutuhan material dari masyarakat sekitar termasuk di Cianjur," katanya.

Soal Guru PPPK Paruh Waktu

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan pemerintah sedang mencari solusi untuk menyelesaikan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Indonesia termasuk di Cianjur.

Dia mengatakan telah menggelar rapat lintas kementerian di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk mencari solusi bagi guru yang berstatus PPPK paruh waktu.

"Sudah kita bahas di rapat lintas kementerian dua hari lalu, bersama Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Kemenpan RB, dan Kepala BKN untuk mencari jalan terbaik bagi guru-guru berstatus PPPK paruh waktu," katanya usai menyerahkan revitalisasi satuan pendidikan di Cianjur, Jawa Barat, Sabtu.

Istilah guru honorer, ungkap dia, dalam undang-undang tidak ada, melainkan guru non-Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ASN, di mana guru non-ASN dibagi menjadi dua kategori, non-ASN telah bersertifikasi dan belum tersertifikasi.

"Guru non-ASN yang bersertifikasi itu tunjangannya besar karena mereka bisa mendapatkan Rp2 juta per bulan, ditambah tunjangan tempat dia bertugas dan ditransfer ke rekeningnya masing-masing," katanya.

Dia menjelaskan saat ini pemerintah sedang mencari jalan keluar bagi guru non-ASN yang belum tersertifikasi, sehingga pihaknya meminta beberapa pihak untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah.