Korut Tingkatkan Mobilisasi Kaum Muda sebagai Garda Terdepan

SEOUL – Kantor berita KCNA pada Minggu (3/5) melaporkan bahwa pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, telah bertemu dengan para delegasi kongres liga pemuda partai yang berkuasa di Pyongyang, untuk menegaskan bahwa pemerintah kembali menempatkan kaum muda sebagai pusat dari mobilisasi domestik dan peran militernya dalam perang Russia melawan Ukraina.

Kongres Kesebelas Liga Pemuda Patriotik Sosialis, sebuah pertemuan politik yang diadakan setiap lima tahun sekali dan bertujuan untuk memobilisasi warga negara berusia sekitar 14 hingga 30 tahun, berakhir pekan lalu dengan demonstrasi massal, pawai obor, dan sebuah acara gala di ibu kota.

Pada Sabtu (2/5), Kim Jong-un mengatakan kepada para delegasi bahwa kaum muda adalah pelopor dalam memajukan tujuan negara, dan menyebut liga tersebut sebagai kekuatan kunci untuk melaksanakan keputusan partai.

“Kim Jong-un mendesak pengorganisasian yang lebih ketat dan disiplin ideologis,” lapor KCNA.

Dalam surat yang diterbitkan pada Jumat (1/5), Partai Buruh yang berkuasa secara eksplisit mengaitkan loyalitas kaum muda dengan keterlibatan Pyongyang dalam perang Ukraina, dengan mengatakan kepada kongres bahwa tentara muda yang dikirim dalam operasi luar negeri telah "menjadi bom dan api" dalam membela kehormatan negara.

Korut telah mengirimkan sekitar 14.000 tentara untuk bertempur bersama pasukan Russia di wilayah Kursk, menurut pejabat Korea Selatan (Korsel), Ukraina, dan Barat, yang mengatakan lebih dari 6.000 tentara Korut tewas dalam pertempuran.

Sangkal Tuduhan

Sementara itu Pyongyang pada Minggu membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa mereka terlibat dalam kejahatan siber untuk menghasilkan pendapatan ilegal, dan menyebut tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak masuk akal.

Washington DC menuduh Pyongyang meningkatkan program perang siber yang bertanggung jawab atas pencurian aset virtual senilai miliaran dollar dalam beberapa tahun terakhir, menjadikan peretasan sebagai sumber utama devisa di tengah sanksi berat terkait program nuklir dan senjatanya.

Dalam sebuah pernyataan yang disiarkan kantor berita KCNA, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa pemerintah AS telah berusaha menyebarkan pemahaman yang salah tentang Korut dengan membahas tentang ancaman siber yang tidak nyata.

"Ini tidak lain hanyalah fitnah yang tidak masuk akal untuk menodai citra negara kita dengan menyebarkan informasi palsu demi kepentingan politik," demikian pernyataan tersebut.

Pada April, Kementerian Kehakiman AS menjatuhkan hukuman kepada dua warga Amerika karena membantu warga Korut mendapatkan pekerjaan IT jarak jauh di perusahaan-perusahaan AS dan mengumpulkan jutaan dollar pendapatan ilegal untuk program senjata mereka. Kementerian Kehakiman AS juga mengatakan bahwa lebih dari 100 perusahaan AS menjadi target, termasuk sejumlah perusahaan Fortune 500 dan kontraktor pertahanan dalam skema yang berlangsung selama beberapa tahun tersebut.

Program perang siber Pyongyang setidaknya sudah ada sejak pertengahan tahun 1990-an, dan negara itu dijuluki pencuri siber paling produktif di dunia oleh sebuah perusahaan keamanan siber. AFP/CNA/I-1