Gorontalo Alami Defisit APBN Rp2,1 Triliun, Belanja Negara Jauh Lebih Cepat dari Pendapatan

Gorontalo - Provinsi Gorontalo mengalami defisit APBN akibat minim pendapatan, merujuk pada realisasi anggaran yang hingga 31 Maret 2026, menunjukkan belanja negara melaju lebih cepat dibandingkan pendapatan.

"Kondisi ini menyebabkan Gorontalo mengalami defisit anggaran mencapai sekitar Rp2,1 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Arie Suwandini Wiwit di Gorontalo, Sabtu (2/5).

Ia menyebut, kinerja APBN Gorontalo secara umum masih tergolong solid dan sehat, namun dari sisi penerimaan, pendapatan negara baru mencapai Rp303,92 miliar. Sementara di sisi pengeluaran, sebesar Rp2,449 triliun.

“Sebetulnya posisi defisit (secara nasional) masih sangat terkendali sebesar Rp135 triliun atau 0,53 persen, reformasi APBN akan terus diperkuat dengan collecting more, spending better, efficient and sustainable financing guna memastikan program prioritas menjadi efektif, ruang fiskal tetap terjaga dan kualitas pengolahan fiskal semakin optimal,” kata Arie.

Ia mengungkapkan kondisi tersebut, pada Forum Koordinasi Fiskal dan Moneter Penguatan Sinergi Kementerian Keuangan Satu Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah.

Sementara itu belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp2,449 triliun atau 26,89 persen dari pagu anggaran.

Besarnya belanja ini jauh melampaui pendapatan sehingga mendorong terjadinya defisit.

Sebagian besar belanja tersebut digunakan untuk transfer ke daerah, yang mencapai Rp1,594 triliun atau sekitar 65 persen dari total belanja.

Artinya, perputaran uang negara di Gorontalo masih sangat bergantung pada dana dari pemerintah pusat.

Selain itu, pendapatan daerah secara keseluruhan hingga Maret 2026 tercatat Rp980,67 miliar atau 13,92 persen dari target.

Dari jumlah tersebut, sekitar 90 persen masih berasal dari transfer pusat, sementara kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) masih relatif kecil.

“Mudah-mudahan dengan semakin berkembangnya teknologi yang sudah diresmikan melalui program digitalisasi Samsat, kita harapkan bisa ada peningkatan pendapatan asli daerah sehingga proporsi dengan TKD semakin meningkat," kata Arie.

Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan, keterbatasan fiskal masih menjadi persoalan utama di seluruh kabupaten dan kota.

Kota Gorontalo, kata dia, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang sangat rendah.

“Oleh karena itu, kita harus bekerja bukan hanya berbasis anggaran semata, melainkan dengan kreativitas dalam menghadapi situasi fiskal ini melalui berbagai langkah antisipatif,” kata Gusnar.

Ia mengatakan, besarnya porsi belanja wajib atau mandatory spending membatasi ruang gerak anggaran daerah.

Komponen tersebut meliputi gaji pegawai, alokasi pendidikan 20 persen, pembiayaan BPJS Kesehatan, hingga penyediaan lahan untuk pembangunan fasilitas instansi vertikal seperti TNI dan Polri.

"Harapannya beban belanja wajib ini, bisa dibagi secara lebih adil antara pusat dan daerah," kata Gusnar.

Di sisi lain, ekonomi Provinsi Gorontalo pada 2025 tumbuh kuat sebesar 6,12 persen atau melampaui rata-rata nasional 5,39 persen.

Capaian tersebut dinilai membanggakan, namun tetap memerlukan penguatan fundamental agar pertumbuhan berkelanjutan dan merata.