Cianjur Siaga Darurat Diperpanjang hingga 2026 Antisipasi Banjir dan Longsor

Cianjur - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memperpanjang status siaga darurat bencana hingga 2026 dengan menyesuaikan prediksi cuaca ekstrem dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diperkirakan masih berlangsung beberapa bulan ke depan.

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap potensi bencana, dengan pemerintah daerah telah memetakan sejumlah wilayah rawan seperti banjir, longsor, dan bencana lainnya.

“Status siaga darurat bencana diperpanjang dan Pemkab Cianjur sudah menyiapkan anggaran dana kebencanaan untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrem dan kemungkinan peralihan musim yang berpotensi kemarau panjang,” katanya di Cianjur, Minggu (3/5).

Ia menjelaskan, sebelumnya status siaga darurat bencana berakhir pada 30 April. Namun, melihat kondisi cuaca ekstrem yang masih berlangsung serta adanya sejumlah kejadian bencana di beberapa kecamatan, status tersebut diperpanjang.

Bencana terbaru terjadi di Kecamatan Mande dan Cipanas. Di Desa Jamali, Kecamatan Mande, banjir bandang merendam puluhan rumah, dengan 15 rumah mengalami kerusakan berat. Sementara di Desa Batulawang, Kecamatan Pacet, sekitar 30 rumah juga terendam banjir.

Sementara itu, BPBD Cianjur mengajukan perpanjangan status siaga darurat hingga Desember 2026 karena wilayah tersebut tengah memasuki masa peralihan musim dari hujan ke kemarau.

Pada masa peralihan tersebut, diperkirakan terjadi kemarau lebih cepat dan lebih panjang sehingga perlu diwaspadai, terutama di wilayah rawan kekeringan.

“Musim kemarau basah sudah mulai terjadi, di mana siang hari cerah atau panas, sedangkan sore hingga malam hari terjadi hujan,” kata Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi BMKG, setelah fase kemarau basah, musim kemarau diperkirakan datang lebih cepat pada pertengahan tahun dan berlangsung cukup panjang.

Karena itu, BPBD bersama Pemkab Cianjur telah melakukan berbagai upaya mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan serta penambahan titik sumur bor dan embung air sebagai sumber air bagi masyarakat di daerah rawan kekeringan.