Puncak Jaya Go Digital: Cara Cerdas Pemkab Sulap Pengusaha Lokal Jadi Pebisnis Profesional

JAYAPURA - Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) secara resmi meluncurkan layanan perizinan usaha berbasis daring guna memperkuat ekosistem kewirausahaan bagi Orang Asli Papua (OAP). 

Langkah strategis ini diambil untuk memangkas sekat birokrasi serta memberikan akses administrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel bagi para pelaku usaha lokal. Sekretaris DPMPTSP Puncak Jaya, Bert Seleng, menyatakan bahwa sistem digital ini dirancang khusus untuk memastikan para pengusaha OAP tidak lagi menemui hambatan teknis dalam melegalkan unit usaha mereka, sekaligus mendorong adaptasi terhadap tata kelola ekonomi modern yang menuntut profesionalisme tinggi.

“Pada Selasa (28/4), kami menghadirkan rakor percepatan layanan perizinan online yang mana diharapkan agar pengusaha OAP tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengurus izin usaha," katanya.

Menurut Bert, program itu juga disertai pendampingan untuk memahami pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta penyusunan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKP).

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong pengusaha lokal agar mampu beradaptasi dengan sistem ekonomi modern yang menuntut legalitas dan tata kelola usaha yang baik," ujar dia.

Ia menjelaskan selain menghadirkan kemudahan perizinan, pemerintah daerah juga terus membangun sinergi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan, guna memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha OAP.

"Dengan adanya layanan perizinan berbasis digital ini, diharapkan para pengusaha OAP di Kabupaten Puncak Jaya semakin termotivasi untuk mengembangkan usaha secara profesional dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah persaingan usaha yang semakin terbuka," katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan pemkab sangat berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada penguatan ekonomi masyarakat lokal, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.