Tingkatkan Kualitas Tata Pelayanan Publik

JAKARTA – Penghargaan yang diterima Pemprov Jakarta harus mendorong peningkatan kualitas tata kelola, pelayanan publik, serta efektivitas program pembangunan. Pemprov Jakarta meraih penghargaan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Terbaik Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri. Nilainya 3,6762, masuk kategori kinerja tinggi.

“Ini hasil kerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah Jakarta. Kami harus dapat mempertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan bisa terus dijaga pada tahun-tahun mendatang,” kata Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno, saat menerima penghargaan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin.

Rano menyampaikan capaian ini mendorong Pemprov meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan publik, serta efektivitas program pembangunan. “Ke depan, Pemprov Jakarta akan terus menjaga kinerja pemerintahan yang akuntabel, responsif, dan berdampak langsung bagi warga. Hal ini sejalan dengan semangat otonomi daerah dan arah pembangunan nasional,” tandasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menambahkan, esensi otonomi daerah bukan sekadar pembagian kewenangan, melainkan tanggung jawab menghadirkan pelayanan publik yang nyata. “Otonomi daerah harus diiringi ikhtiar berkelanjutan untuk memperkuat kelembagaan dan sumber daya manusia. Bukan hanya kepala daerah yang andal, tetapi juga jajaran OPD hingga tingkat desa,” ujarnya.

Kemarin, Pemprov Jakarta mengadakan upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 di halaman Balai Kota. Acara dipimpin Sekretaris Daerah Jakarta, Uus Kuswanto. Dia membacakan amanat Menteri Dalam Negeri.

Tema Hari Otonomi Daerah 2026, “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita.” Hal ini mencerminkan kemandirian dan tanggung jawab daerah. Ini terutama dalam mengelola potensi lokal secara optimal, dengan tetap bersinergi dengan pemerintah pusat.

Tingkatkan Keamanan

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jakarta, Kevin Wu, mengingatkan bahwa Jakarta masih perlu menambah kamera pengawas atau “Closed Circuit Television” (CCTV) untuk meningkatkan keamanan ibu kota. “Terungkapnya kriminal di masyarakat juga karena ada CCTV,” jelasnya. Namun, dia prihatin karena CCTV tersebut kebanyakan milik warga.

Maka, menurut Kevin, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Jakarta perlu menambah CCTV. Saat ini baru 1.494 titik di Jakarta ada CCTV.

Padahal, riset firma kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers pada tahun 2017 lalu mengungkapkan bahwa Jakarta idealnya memiliki 70.000 CCTV. “Berdasarkan data tadi, maka jumlah CCTV masih sangat minim, alias hanya dua persen dari 70.000.

Menurut Kevin, kurangnya CCTV mengakibatkan banyak kasus kriminal seperti premanisme, dan parkir liar masih tinggi di Jakarta. Kevin Wu juga mengapresiasi inisiatif warga Jakarta yang merekam dan membuat kasus kriminal viral.