Wamendagri Dorong Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Efektif dan Efisien

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong penguatan tata kelola pemerintahan efektif dan efisien. Hal ini disampaikan Bima dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30, Senin (27/4).

Menurut Bima, otonomi daerah merupakan proses dinamis yang terus berkembang dan memerlukan penyempurnaan berkelanjutan. Selain itu dengan kewenangan sebagai fondasi utama dalam pelaksanaannya.

"Ada kata yang sangat lekat dengan otonomi daerah, satu kata yang menjadi ruh dari otonomi daerah. Dibandingkan dengan sistem yang lain, yaitu kewenangan," ujar Bima dalam arahannya saat menjadi Inspektur Upacara.

Namun, ia mengingatkan, kewenangan tersebut harus diiringi kapasitas dan integritas. Tujuannya agar mampu memberikan hasil yang optimal.

Bima mengatakan, otonomi daerah tidak hanya berbicara mengenai kewenangan. Karena, otonomi daerah juga bersinggungan dengan tanggung jawab dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, menurut Bima, otonomi daerah juga memperkuat integritas pemerintahan. Bahkan, dipastikan pula kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ia menekankan pentingnya akselerasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya ini juga mencakup penguatan komunikasi antara kepala daerah dan masyarakat.

"Dalam peringatan Otonomi Daerah ini, izinkan kami menyampaikan pesan dan arahan yang sering diingatkan oleh bapak presiden yaitu untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang tidak saja efektif, tetapi juga efisien," ujar dia.

Menurut Bima, efisiensi tidak hanya sebagai penghematan anggaran, melainkan sebagai pendekatan baru. Khususnya dalam mengelola pemerintahan melalui transformasi budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan, Bima menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas fiskal daerah. Hal ini juga menyangkut penguatan integritas dan penyederhanaan regulasi guna mendorong inovasi di daerah.

Bima pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi. Penguatan ini dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Selamat [Hari] Otonomi Daerah ke-30, semoga Allah mudahkan semua ikhtiar kita untuk mensejahterakan rakyat. Menghadirkan pemerintah yang efektif, dan bermanfaat bagi warganya," kata dia.

Upacara tersebut dirangkai dengan pemberian Piagam Penghargaan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional tahun 2025. Piagam diberikan kepada sejumlah daerah berprestasi.

Tingkat provinsi, penghargaan diberikan kepada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan.