Uni Eropa Adopsi Paket Sanksi Ke-20 Terhadap Rusia, Targetkan Sektor Energi dan Keuangan

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) resmi mengadopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia pada Kamis (23/4), yang secara signifikan memperluas cakupan pembatasan ekonomi ke sektor energi, keuangan, perdagangan, pertahanan, dan upaya anti-penghindaran bea masuk.

Paket tersebut mencakup 36 daftar baru di sektor energi Rusia meliputi kegiatan hulu dan hilir, seperti eksplorasi minyak, ekstraksi, penyulingan, dan transportasi, menurut sebuah pernyataan.

Dua pelabuhan Rusia, yaitu Murmansk dan Tuapse, beserta Terminal Minyak Karimun di Indonesia masuk dalam daftar karena terkait dengan penghindaran sanksi.

Penghindaran sanksi adalah penghindaran yang disengaja terhadap pembatasan hukum (pembekuan aset, larangan perdagangan) yang dikenakan pada negara, entitas, atau individu, yang sering kali melibatkan perusahaan fiktif, dokumen palsu, pengalihan barang melalui negara ketiga, dan transaksi keuangan yang menipu.

UE juga memperluas langkah-langkah terhadap apa yang disebut "armada bayangan" Rusia, dengan menambahkan 46 kapal dan entitas tambahan, sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi menjadi 632. Ratusan kapal itu dikenai larangan akses pelabuhan dan pembatasan layanan.

Pengamanan baru juga diperkenalkan untuk mencegah penjualan kapal tanker UE mendukung ekspor minyak Rusia.

Selain itu, UE meletakkan dasar untuk larangan yang akan datang terhadap transportasi maritim minyak dan produk minyak bumi Rusia, yang akan dikoordinasikan dengan G7.

Pemblokiran tersebut memperketat pembatasan terhadap 20 bank Rusia, sehingga total 70 bank dilarang masuk ke pasar UE.

Larangan penuh diberlakukan terhadap transaksi dengan penyedia layanan aset kripto Rusia, bersamaan dengan pembatasan mata uang digital terkait Rusia, termasuk rubel digital yang diusulkan.

Larangan baru ekspor mencakup barang senilai lebih dari 365 juta euro (Rp7,3 triliun), sementara pembatasan impor diberlakukan terhadap logam, bahan kimia, dan mineral senilai lebih dari 530 juta euro (Rp10,7 triliun).

UE juga menambahkan 58 perusahaan terkait industri militer Rusia, termasuk pemasok sejumlah negara, seperti China, Uni Emirat Arab, dan Kazakhstan.

Untuk pertama kalinya, UE mengaktifkan mekanisme anti-penghindaran, dengan alasan kekhawatiran atas ekspor ulang barang-barang sensitif melalui Kyrgyzstan. Langkah itu menargetkan barang-barang yang digunakan dalam produksi drone dan rudal.

Sanksi tersebut mencakup 120 daftar baru, 33 individu, dan 83 entitas, yang dikenakan pembekuan aset dan larangan perjalanan.

"Perang ekonomi Rusia semakin tertekan, sementara Ukraina mendapatkan dorongan besar. Kami harus terus memberikan tekanan ini sampai (Presiden Rusia Vladimir) Putin memahami bahwa perangnya tidak akan ke mana-mana," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Kaja Kallas.

Paket sanksi tersebut tertunda karena perbedaan pendapat internal, termasuk pertentangan dari Perdana Menteri Republik Hungaria Viktor Orban, yang akan segera turun jabatan.

Setelah pergantian kepemimpinan di Budapest, berbagai keberatan itu dihilangkan, sehingga membuka jalan bagi penyelesaian sanksi tersebut.