NTB Intensifkan Pemeliharaan Jalan Provinsi di Pulau Sumbawa

MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintensifkan perbaikan dan pemeliharaan jalan provinsi yang berada di Pulau Sumbawa pada tahun 2026, seiring kondisinya yang sangat memprihatinkan.

"Untuk tahun ini, penanganan kita fokuskan di Pulau Sumbawa karena yang parah saat ini. Tapi, bukan berarti di Pulau Lombok tidak ada. Ada (Pulau Lombok), cuman kalau lihat volume-nya lebih banyak di Pulau Sumbawa," ungkap Kepala Dinas PUPR Perkim NTB, Lalu Kusuma Wijaya di Mataram, Rabu (22/4).

Ia mengatakan jalan provinsi yang mengalami kerusakan di Pulau Sumbawa ini tersebar di 12 titik, seperti di jalan lingkar Sumbawa Barat hingga tembus Lunyuk di Kabupaten Sumbawa.

"Jadi, ada 12 titik di Pulau Sumbawa. Tapi ini titik ya bukan panjang jalan itu kita perbaiki. Karena kerusakan-nya pada titik tertentu, kalau semuanya tentu anggarannya tidak cukup. Makanya yang prioritas dulu, disesuaikan anggaran yang ada ujarnya.

Kusuma Wijaya menyampaikan jalan yang akan ditangani ini pada prinsipnya sangat vital bagi masyarakat setempat, utamanya dalam mendukung kelancaran transportasi, ekonomi, dan kesehatan.

"Mengingat ini prioritas, makanya kita usahakan melakukan perbaikan dan pemeliharaan," tegas Kusuma Wijaya.

Ia menuturkan secara umum kondisi kemantapan jalan provinsi sampai dengan saat ini masih 75 persen, sehingga masih banyak membutuhkan penanganan yang serius. Termasuk, pada ruas jalan yang terdampak bencana. Namun, untuk infrastruktur terdampak bencana ditangani oleh BPBD, karena sifatnya kedaruratan.

"Infrastruktur jalan yang terdampak bencana sudah ditangani oleh BPBD. Kami (PUPR) meneruskan untuk kondisi permanennya. Tapi ada juga penanganan yang sifatnya kedaruratan kita tangani," terang Kusuma Wijaya.

Lebih lanjut, Kusuma Wijaya mengatakan untuk penanganan ruas jalan khususnya yang terdampak bencana sedang dalam pembahasan dan diperkirakan pada bulan Mei 2026 sudah bisa dimulai pengerjaannya.

"Tapi itu sifatnya pemeliharaan atau semi permanen pada titik yang memang rusak. Kalau kita mau permanen itu lagi-lagi kita terbentur anggaran, karena permanen itu untuk jalan sepanjang 1 kilometer saja butuh Rp1,2 miliar. Jadi, tidak bisa kita sekaligus, kalau pakai di anggaran perubahan bisa saja, tahun sebaiknya kita lakukan di tahun depan," katanya.