Lingkungan Kerja Harus Aman bagi Perempuan

JAKARTA – Berbagai cara dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja yang aman bagi wanita, termasuk melalu revisi peraturan daerah. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menguatkan regulasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan berpihak untuk perempuan dan kelompok rentan lainnya,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta, Evi Lisa, Rabu

Jakarta memiliki peraturan gubernur tentang pengarustamaan gender. Ada juga Perda perlindungan perempuan dan anak yang saat ini dalam proses revisi. Ini nanti akan menjadi dua raperda penyelenggaraan perlindungan perempuan dan kabupaten/kota layak anak.

Regulasi ini juga bertujuan mencegah kekerasan khususnya pada perempuan dan anak di ibu kota. Adapun revisi aturan sudah masuk ke dalam pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada 2026.

Evi Lisa mengakui, masalah pelecehan seksual di tempat kerja masih membayangi para perempuan. Bahkan, masih ada perempuan yang merasa tidak nyaman untuk melaporkan pelecehan-pelecehan yang terjadi.

“Karena takut dikucilkan di lingkungan kerja, atau malah ada ketakutan kehilangan pekerjaan,” kata dia. Karena itu, selain regulasi, Pemprov Jakarta juga menyediakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terpadu.

Layanan ini bersinergi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui Jakarta Siaga 112, Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas-dinas lainnya.

“Itu upaya kita untuk melakukan respons cepat terkait perempuan dan anak,” kata Evi Lisa. Selanjutnya, Dinas PPAPP juga mendorong seluruh perangkat daerah agar menerapkan layanan yang responsif gender. Caranya dengan melatih perwakilan dari perangkat daerah agar bisa mengedukasi di perangkat daerah masing-masing sehingga program dan kegiatannya lebih responsif gender.

“Kami juga melakukan standar layanan publik untuk mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan dan anak dan kelompok rentan lainnya,” tambahnya. Selain itu, Pemprov juga memperkuat petugas layanan publik melalui pelatihan kepada aparat termasuk ASN, tenaga layanan, petugas lapangan standardisasi penanganan kasus berbasis korban.

“Kolaborasi lintas sektor yang baik itu aparat hukum antarperangkat daerah dunia usaha atau badan usaha lembaga pendidikan, lembaga masyarakat maupun dengan media massa,” jelas Evi Lisa.

Peran Ganda

Selain itu, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) menegaskan dukungannya terhadap peran ganda perempuan, yakni berkarier di dunia kerja dan urusan pengasuhan di keluarga.

Evi Lisa menuturkan dukungan ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas seperti ruang laktasi dan tempat penitipan anak (daycare). “Penyediaan ruang laktasi, daycare itu salah satu ekosistem bagaimana perempuan bisa bertahan di dunia kerja,» tandasnya.

Evi berbicara dalam seminar “Dari Kartini ke ASN: Membangun Ekosistem Kerja yang Aman, Setara, dan Berpihak” di Jakarta, Rabu. Kebijakan peraturan daerah terkait fleksibilitas jam kerja dan keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan juga menjadi bagian dari dukungan Pemprov bagi perempuan berkarier.

Evi mengakui, banyak perempuan dihadapkan pada pilihan sempit yakni bekerja atau mengabdi pada urusan domestik yang artinya harus berhenti bekerja. Ini karena dukungan pengasuhan yang terbatas.

Padahal sebenarnya, sambung dia, perempuan mempunyai potensi besar untuk berkembang. Perempuan dapat bekerja sekaligus mengasuh anak dengan pengaturan yang realistis dan dukungan dari lingkungan sekitar.

“Perempuan tidak seharusnya dipaksa memilih antara karier dan keluarga. Yang perlu dilakukan adalah memberi dukungan, membentuk satu ekosistem yang mendukung perempuan,” kata Evi.

Salah satu ekosistem yang bisa membantu peran ganda perempuan yakni keluarga. Pembagian peran di keluarga yang lebih setara di keluarga dan dukungan pasangan atau keluarga.