Laut Tak Lagi Dikelola Asal-asalan! KKP Pakai Data dan Suara Nelayan untuk Tata Ruang Laut

Kamis, 23 Apr 2026, 18:47 WIB

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mulai mengubah cara mengelola ruang laut. Kini bukan cuma pakai regulasi, tapi juga data nyata dan suara langsung dari masyarakat pesisir lewat pendekatan ocean accounting dan pemetaan partisipatif.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kartika Listriana mengatakan, langkah ini dilakukan agar nilai ekonomi, sosial, dan ekologi laut bisa diukur secara utuh dan jadi dasar kebijakan nasional.

Ket. Foto: Lokakarya Nasional Integrasi Pemetaan Partisipatif dan Ocean Accounting yang digelar KKP di Jakarta, Kamis (23/4) — Sumber: istimewa

“Tantangannya adalah memastikan hasil pemetaan masyarakat tidak berhenti jadi data komunitas. Harus masuk ke sistem perencanaan formal dan dipakai dalam pengambilan keputusan,” ujar Kartika di Jakarta, Kamis (23/4). Hal itu disampaikan dalam Lokakarya Nasional Integrasi Pemetaan Partisipatif dan Ocean Accounting yang digelar KKP di Jakarta.

Kartika menekankan, perencanaan ruang laut kini bukan sekadar mengatur zona, tapi sudah jadi instrumen strategis untuk menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan ekologi. Sekaligus meminimalkan konflik pemanfaatan ruang dan memperkuat ketahanan ekosistem pesisir, termasuk untuk mitigasi perubahan iklim lewat pengelolaan karbon biru.

Pakar ekonomi kelautan IPB University Prof. Akhmad Fauzi menilai kolaborasi data dan partisipasi masyarakat adalah kunci. 

“Data saja tidak cukup. Lewat pemetaan partisipatif, masyarakat bisa kasih informasi lokal yang kontekstual, validasi data, sekaligus memperkaya perspektif perencanaan,” jelasnya.

Dukungan juga datang dari Blue Ventures Indonesia. Perwakilannya, Miftahul Khausar, menyebut pihaknya terus membina nelayan kecil dan tradisional agar data aktivitas mereka bisa disinkronkan dengan kebijakan nasional.

“Ini untuk menciptakan tata kelola laut yang lebih inklusif dan meminimalisir konflik yang sering terjadi di lapangan,” tegasnya.

Sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, KKP berkomitmen memperkuat penataan ruang laut berbasis ekonomi biru. Tujuannya jelas: ekosistem laut tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat pesisir meningkat.

Redaktur: Muchamad Ismail

Penulis: Erik, Fredrikus Wolgabrink Sabini

PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.