Menko Infrastruktur Dorong Kereta Luar Jawa untuk Pemerataan dan Transportasi Hijau

JAKARTA — Pemerintah akan percepat pembangunan jaringan kereta api di luar Pulau Jawa. Ini menjadi langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan sekaligus mempercepat transisi menuju transportasi ramah lingkungan.

Pihaknya pun telah menggelar rapat koordinasi pengembangan jaringan perkeretaapian Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi (SKS) di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Dan dipimpin langsung Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut AHY, pengembangan transportasi berbasis rel merupakan bagian dari arahan Program Kerja Prioritas Nasional. Dengan fokus pada penguatan konektivitas dan pengurangan kesenjangan antarwilayah.

“Kereta api harus menjadi solusi transportasi masa depan. Selain efisien, moda ini juga lebih ramah lingkungan dan berkontribusi kecil terhadap emisi,” ujar AHY, Rabu (22/4).

Ia menyoroti bahwa kontribusi kereta api terhadap emisi gas rumah kaca masih di bawah 1 persen, sehingga memiliki potensi besar untuk mendukung target net zero emission Indonesia.

Dari sisi pemerataan, AHY menilai pembangunan jaringan kereta api di luar Jawa akan membuka akses ke kawasan industri. Lalu juga ke kawasan sentra produksi, serta wilayah yang selama ini belum terhubung secara optimal.

AHY juga menjelaskan bahwa pendekatan pengembangan akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pulau. Sumatra difokuskan pada penguatan jaringan eksisting, Kalimantan pada pembangunan baru dari awal, dan Sulawesi pada integrasi dengan kawasan industri.

Namun demikian, ia mengakui kebutuhan investasi yang besar menjadi tantangan tersendiri. Untuk pengembangan jaringan hingga 2045, dibutuhkan dana sekitar Rp1.100–Rp1.200 triliun.

“Kita perlu skema pembiayaan kreatif dan kolaborasi dengan sektor swasta. Tidak bisa hanya mengandalkan APBN,” kata dia.

Selain pemerintah pusat, AHY juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memperkuat transportasi publik. Yakni melalui kebijakan anggaran yang lebih berpihak pada angkutan massal.

AHY menegaskan pembangunan perkeretaapian harus terintegrasi dengan tata ruang dan pengembangan wilayah. “Kereta api harus menjadi bagian dari sistem pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ujar dia.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait. Termasuk Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala BRIN Arif Satria, serta perwakilan BUMN sektor transportasi. ils/I-1