Naik Kelas, BPD Harus Didorong Menjadi Orkestrator Pertumbuhan Ekonomi Daerah

SOLO- Bank Pembangunan Daerah (BPD) didorong untuk melakukan transformasi peran secara fundamental, dari sekadar pengelola dana pemerintah daerah menjadi orkestrator aliran dana daerah sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional melalui inovasi pembiayaan yang produktif dan terukur.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Bank-Bank Pembangunan Daerah (Asbanda), Agus H. Widodo, dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia yang diselenggarakan di Solo dan turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. 

Dalam sambutannya, Agus menegaskan bahwa perubahan landscape ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah menuntut BPD untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif.

“Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah. BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan,” kata Agus.

BPD jelasnya memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah.

Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.

“BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil,” tegasnya.

Agus menekankan bahwa keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan dan pengembangan UMKM dan ekonomi lokal. 

“Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek,” jelas Agus.

Lebih Presisi

Dalam konteks tersebut, Asbanda jelas Agus juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.

“Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent,” tegasnya.

Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan bahwa transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama yaitu, penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah. 

Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata.

“Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan,” pungkas Agus.

Butuh Kolaborasi

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam keynote speech-nya menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

“Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Luthfi.

Ia juga menekankan pentingnya peran BPD dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat sektor riil, khususnya UMKM 

“BPD harus mampu hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Luthfi. 

Seminar tersebut diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata. 

Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan