Pemprov Jakarta Diminta Meningkatkan Pendapatan

JAKARTA –Realisasi pendapatan Pemprov Jakarta diminta untuk ditingkatkan karena hasilnya sampai Maret baru mencapai 9,67 persen. “Masih perlu ditingkatkan, di mana realisasi pendapatan per 6 Maret baru 9,67 persen dan realisasi belanjanya baru 8,6 persen,” kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setyabudi.

Dia mengungkapkan ini dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jakarta Tahun 2027 di Balai Kota Jakarta, Kamis.

“Walaupun mungkin nantinya di akhir tahun akan tercapai, tapi ini bulan sudah April. Tolong kondisi ini menjadi perhatian agar pendapatan dan realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026 meningkat,” tambah Teguh.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menetapkan APBD 2026 sebesar 81,32 triliun, atau mengalami penurunan dibandingkan 2025 yang mencapai 91,86 triliun.

Penurunan nilai APBD itu terutama disebabkan berkurangnya pendapatan dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan Pemerintah Pusat. TKD sebelumnya 26,14 triliun pada Tahun Anggaran 2025 menjadi 11,16 triliun pada Tahun Anggaran 2026. 

Dalam kesempatan tersebut, Teguh juga menyampaikan terkait perencanaan pembangunan di Jakarta yang tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional. Oleh karena itu, visi-visi pemerintah pusat yang terkandung dalam Asta Cita harus benar-benar dijiwai dalam visi Jakarta 2025-2029, yakni Jakarta kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan dan juga menyejahterakan seluruh warganya.

“Kami berharap juga ada dorongan inovasi, akselerasi pada program unggulan dan kolaborasi sinergi, itu menjadi hal yang sangat penting.

Pastikan RKPD tahun 2027 secara nyata mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian proyek strategis nasional,” ungkap Teguh. Dia pun berpesan agar Pemprov memastikan seluruh substansi RKPD 2027 selaras dengan RPJMD 2025-2029. 

Pertumbuhan

Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo memerintahkan kepada seluruh jajarannya agar memacu pertumbuhan ekonomi Jakarta hingga delapan persen, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden mengenai tahun 2027, dengan target pertumbuhan ekonomi delapan persen sampai dengan di tahun 2029, maka Pemerintah Jakarta harus mempersiapkan itu untuk bisa mencapai arahan Bapak Presiden,” ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta, Kamis.

Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengakui kondisi saat ini memang tidak mudah untuk mencapai target tersebut, terlebih dengan banyaknya tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Kendati demikian, Pramono tetap mendorong agar jajarannya mampu mencapai target dari pemerintah pusat tersebut.

“Pemerintah Jakarta itu harus mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah pusat, sehingga kami mempersiapkan langkah-langkah ke depan, apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Jakarta di tahun 2027 ini,” jelas Pramono.

Dalam sambutannya pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, Pramono juga mengingatkan tantangan besar yang akan dihadapi bersama, khususnya oleh Pemprov. Tantangan tersebut, yaitu konflik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel, dengan Iran.

Pramono menyebutkan sampai dengan saat ini, pihaknya belum menemukan titik temu terkait hal-hal yang akan terjadi dan penyelesaian konflik tersebut.

Kondisi itu, kata dia, akan mempengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM), pendapatan, dan berbagai persoalan lainnya. “Dengan demikian, Pemerintah Jakarta harus mengambil langkah-langkah untuk jangka pendek mengatasi itu,” ungkap Pramono. wid/Ant/G-1