Gubernur Pramono Siapkan Insentif Pajak Kompetitif demi Lawan Tekanan Ekonomi Global

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyiapkan strategi fiskal untuk menghadapi dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Hal ini seiring dengan capaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Triwulan I 2026 yang dinilai cukup solid sebagai pijakan awal.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini berada dalam posisi yang relatif kuat. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus melindungi daya beli masyarakat.

"APBD DKI Jakarta ditetapkan sebesar Rp81,32 triliun. Hingga 31 Maret 2026, realisasinya meliputi pendapatan daerah Rp9,57 triliun (13,39 persen), belanja daerah Rp10,38 triliun (13,97 persen), penerimaan pembiayaan Rp5,82 triliun (58,92 persen), serta pengeluaran pembiayaan Rp243,2 miliar (3,45 persen), dengan SiLPA Rp4,77 triliun," paparnya.

Di tengah capaian tersebut, Pemprov DKI mulai mengkaji sejumlah kebijakan strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian insentif fiskal melalui instrumen perpajakan yang lebih kompetitif.

"Momentum ini harus diperkuat melalui kebijakan insentif fiskal yang tepat. Kami tengah mengkaji instrumen perpajakan yang lebih kompetitif, termasuk relaksasi untuk merespons tekanan geopolitik," tegasnya.

Selain aspek fiskal, indikator ekonomi Jakarta juga menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat sebesar 5,21 persen, melampaui rata-rata nasional yang berada di angka 5,11 persen.

Optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi juga tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai 145,5 pada Maret 2026. Angka ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap prospek ekonomi daerah.

Dari sisi konsumsi, penjualan riil meningkat sebesar 4,92 persen secara tahunan pada Februari 2026. Hal ini mengindikasikan daya beli masyarakat masih terjaga meski di tengah ketidakpastian global.

Kinerja sektor transportasi publik juga mengalami peningkatan signifikan. Pengguna layanan seperti Transjakarta, MRT, dan LRT mencapai 112 juta penumpang sepanjang triwulan pertama 2026.

Sementara itu, stabilitas harga tetap terjaga dengan tingkat inflasi Jakarta sebesar 3,37 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan angka nasional. Kondisi ini turut mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemprov DKI juga mencatat penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 439,12 ribu orang atau setara 4,03 persen. Di sisi lain, rasio gini juga menurun dari 0,441 menjadi 0,423, menandakan perbaikan distribusi pendapatan.

Partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 65,47 persen, dengan jumlah penduduk bekerja mencapai 5,18 juta orang. Angka ini bertambah sekitar 46,8 ribu orang dibanding periode sebelumnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyebut realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada triwulan pertama mencapai Rp8,74 triliun atau 15,16 persen dari target tahunan.

"Pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi Rp7,64 triliun atau 87,45 persen dari total PAD triwulan I," imbuhnya.

Kinerja penerimaan pajak bahkan melampaui target awal dengan capaian 101,09 persen. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pengumpulan pajak yang dilakukan pemerintah daerah.

Sebagai bentuk stimulus, Pemprov DKI juga memberikan tax expenditure sebesar Rp864 miliar kepada wajib pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi sekaligus meringankan beban pelaku usaha.

Di sisi pengeluaran, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, menyampaikan bahwa realisasi belanja mencapai 13,97 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

"Kami harus menjaga arus kas tetap sehat. Percepatan pengadaan barang dan jasa sejak awal tahun sangat membantu. Jika tren ini terjaga, akan terbentuk kurva S: lambat di awal, akselerasi di tengah, dan stabil di akhir," kata Michael.

Pemprov DKI Jakarta sendiri telah menyiapkan tujuh program prioritas dan 27 kegiatan utama sepanjang 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah.