Bahas Nasib PPSU dan Pelayanan Publik, Gubernur Pramono Tegaskan Integritas

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar town hall meeting di Taman Ismail Marzuki, Rabu (15/4). Pertemuan ini dihadiri 860 peserta dari berbagai unsur, mulai perangkat daerah hingga perwakilan PPSU di seluruh kelurahan.

Kegiatan ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan tata kelola pelayanan publik di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Fokus utama diarahkan pada penanganan pengaduan masyarakat yang dinilai harus semakin responsif dan terukur.

Dalam arahannya, Pramono menegaskan pentingnya integritas seluruh jajaran aparatur. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi praktik yang dapat mencoreng kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

"Kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran, serta kritik dari masyarakat adalah modal utama bagi kami untuk berbenah," ujarnya.

Ia juga menyinggung adanya pelanggaran yang melibatkan petugas PPSU di lapangan. Sebagai tindak lanjut, tiga petugas telah diberikan surat peringatan pertama (SP1) dan diberi kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja.

Selain itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, telah dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin dan perbaikan sistem kerja.

Pramono menekankan bahwa PPSU tetap harus fokus pada tugas utama di tingkat kelurahan. Penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, serta perawatan fasilitas umum menjadi prioritas utama yang tidak boleh diabaikan.

Sementara itu, penanganan sistem air berskala besar seperti sungai, waduk, dan saluran penghubung menjadi kewenangan dinas teknis. Pembagian tugas ini dinilai penting agar penanganan masalah berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.

Dalam konteks pelayanan, keterbukaan jajaran kewilayahan seperti camat dan lurah menjadi faktor kunci. Setiap laporan warga harus ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tuntas tanpa menunggu menjadi viral.

"Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Ini menjadi kunci agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga," tuturnya.

Ia juga menegaskan peran strategis camat dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan di lapangan. Mereka dituntut mampu mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah besar.

Selain itu, penguatan integritas, etika pelayanan, dan transparansi dinilai sebagai fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik. Tanpa hal tersebut, kualitas pelayanan tidak akan optimal meski didukung sistem yang baik.

Pramono mengibaratkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sebagai sebuah orkestra yang harus berjalan selaras. Koordinasi lintas perangkat daerah dinilai menjadi kunci agar pelayanan publik berjalan maksimal tanpa hambatan sektoral.

"Jakarta akan menjadi lebih baik jika seluruh jajaran bekerja secara terkoordinasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU sebagai ujung tombak di lapangan," paparnya.

Melalui forum ini, Pemprov DKI Jakarta berharap tercipta budaya kerja yang lebih responsif dan solutif. Sinergi antarjajaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

"Saya berharap, melalui pertemuan ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipercaya," pungkasnya.