Lonjakan Harga Energi Picu Ekonomi di Asia Timur dan Pasifik Melambat

JAKARTA - Bank Dunia memperkirakan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat dalam beberapa waktu ke depan, seiring memanasnya geopolitik global yang mendorong lonjakan harga energi dunia.

Dalam Laporan Perkembangan Ekonomi Asia Timur dan Pasifik yang dirilis pada Rabu (8/4), pertumbuhan kawasan diproyeksikan turun menjadi 4,2 persen pada 2026, dari 5,0 persen pada 2025.

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo, dalam paparannya secara daring mengatakan konflik di Timur Tengah menjadi pemicu utama kenaikan harga energi global yang kemudian menekan laju ekonomi kawasan.

Kenaikan harga energi disebut memperburuk hambatan perdagangan, menambah ketidakpastian kebijakan internasional, serta memperberat tantangan domestik di sejumlah negara.

Bank Dunia memperkirakan lonjakan harga bahan bakar hingga 50 persen dapat memangkas pendapatan masyarakat sebesar 3-4 persen, dengan negara-negara yang bergantung pada impor energi menjadi yang paling rentan.

“Dukungan yang terukur bagi masyarakat dan perusahaan dapat menyelamatkan lapangan kerja saat ini, sementara menghidupkan kembali reformasi struktural yang tertunda dapat memicu pertumbuhan di masa depan,” kata Mattoo.

Laporan itu juga menyoroti bahwa konflik di Timur Tengah sejak 28 Februari telah memicu guncangan besar harga energi global. Indeks acuan gas alam melonjak hingga 90 persen, sementara harga minyak mentah naik lebih dari 30 persen.

Kawasan Timur Tenagah juga merupakan pemasok utama pupuk, aluminium, dan petrokimia, dengan Qatar dan Arab Saudi menyumbang lebih dari 10 persen ekspor pupuk nitrogen dunia.

Bank Dunia menilai dampak terhadap negara-negara Asia Timur dan Pasifik akan sangat bergantung pada tingkat keterpaparan masing-masing terhadap guncangan harga minyak, kerentanan ekonomi, serta kebijakan dalam merespons. Laporan itu menyebut bahwa dampak guncangan harga energi berbeda-beda tiap negara.

Negara-negara kepulauan Pasifik seperti Fiji, Mikronesia, Tonga, dan Vanuatu termasuk yang paling rentan, bersama dengan importir energi besar seperti Thailand dan Mongolia yang menghadapi tekanan neraca perdagangan serta keterbatasan fiskal.

Sebaliknya, negara-negara dengan bantalan ekonomi yang lebih kuat seperti Kamboja, Vietnam, dan Indonesia dinilai memiliki daya tahan lebih besar menghadapi guncangan.

Ketahanan itu ditopang oleh keberadaan cadangan strategis, kapasitas kilang domestik, serta penerimaan ekspor komoditas yang berfungsi sebagai penyeimbang.

Lebih lanjut Bank Dunia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen.

Dalam wawancara dengan Antara, Mattoo mengatakan bahwa prospek kawasan dipengaruhi tiga faktor eksternal utama, yaitu konflik di Timur Tengah yang memicu kenaikan harga energi, kemudian pembatasan perdagangan di Amerika Serikat serta ketidakpastian kebijakan global, dan perkembangan positif berupa ledakan teknologi kecerdasan buatan (AI).

“Kami menilai Indonesia relatif tangguh karena ketergantungan terhadap impor minyak, misalnya, lebih rendah dibandingkan negara lain,” kata Mattoo.

Laporan juga mencatat impor bersih minyak dan gas Indonesia pada 2024 hanya sekitar 1 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara Thailand mencapai 7 persen, Filipina 3 persen, dan Vietnam 2 persen.

Meski demikian, guncangan global diyakini tetap berdampak pada Indonesia, terutama melalui kenaikan harga minyak yang menambah beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi energi.

Tekanan inflasi dinilai berpotensi meningkat seiring kenaikan harga minyak, lonjakan harga pupuk yang mendorong biaya pangan, serta kenaikan harga semikonduktor yang berimbas pada keseluruhan rantai nilai.

Mattoo menambahkan, meningkatnya sentimen risiko global juga berpotensi menekan investasi dan konsumsi. Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan kembali pulih dengan pertumbuhan mencapai 5,2 persen pada 2027. 

Fase Ketidakpastian

Pengamat kebijakan publik Fitra, Badiul Hadi menilai, proyeksi Bank Dunia tentang perlambatan ekonomi Asia Timur dan Pasifik pada 2026 bukan sekadar angka teknokratis, melainkan sinyal kuat bahwa struktur ekonomi global sudah memasuki fase ketidakpastian baru di mana guncangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, dan disrupsi teknologi saling terkait.

Kalau dilihat asumsi makro APBN 2026 di mana data menunjukkan pertumbuhan ekonomi (PE) Indonesia berada di kisaran ±5,0–5,12 persen (2023–2025). “Ini terlihat stabil, bahkan lebih tinggi dari proyeksi kawasan 4,2 persen. Namun, jika dilihat lebih dalam tidak ada akselerasi signifikan yaitu stagnan di 5 persen. Ini mengindikasikan low equilibrium growth di mana ada pertumbuhan, tapi tidak melonjak,” jelas Badiul.

Indonesia ungkap Badiul memang relatif tahan guncangan, tetapi belum mampu melompat kelas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di antaranya faktor konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi, sekaligus menunjukkan bahwa kebergantungan ekonomi kawasan terhadap energi fosil masih sangat tinggi.