Kepala Junta Myanmar Min Aung Hlaing Dilantik sebagai Presiden

Pulihkan Hubungan Normal 

Junta menggadang-gadang pemilu tersebut sebagai kembalinya kekuasaan kepada rakyat dan kesempatan untuk rekonsiliasi dalam perang saudara.

Para pemimpin Myanmar pasca kudeta dianggap sebagai orang buangan oleh banyak negara di luar negeri.

Para analis mengatakan tujuan lain dari pemilihan ini adalah untuk menormalkan citra mereka dengan lapisan legitimasi, mencairkan kembali keterlibatan asing—termasuk proyek investasi.

Min Aung Hlaing mengatakan pemerintahnya akan "berupaya memulihkan hubungan normal" dengan blok regional Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang telah mengucilkan para pemimpin Myanmar sejak kudeta.

Upacara pelantikan hari Jumat dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara tetangga seperti Tiongkok, India, dan Thailand—serta 20 negara lainnya, menurut pejabat parlemen.

Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul pekan ini mengirimkan pesan ucapan selamat, menurut media pemerintah Myanmar, mengatakan bahwa di bawah "kepemimpinan yang cakap" Min Aung Hlaing, hubungan antar negara akan "semakin kuat".

Namun, Tiongkok adalah pendukung terbesar pemilihan ini, kata para analis. Diskusi tentang proyek infrastruktur yang didukung Beijing yang terhenti kini dihidupkan kembali.

Militer Myanmar telah memerintah negara itu selama hampir seluruh sejarah pasca-kemerdekaannya.

Sebuah masa jeda selama satu dekade yang dimulai pada tahun 2011 menyaksikan para petinggi militer melonggarkan cengkeraman mereka dan pemerintahan sipil Suu Kyi secara tentatif mengambil alih kendali dalam gelombang optimisme dan reformasi.