Gubernur Terkejut Jakarta Teraman Kedua di Asean

JAKARTA – Meski tiap hari selalu ada kendaraan hilang dan kejahatan lainnya, Jakarta dinobatkan sebagai Kota Teraman kedua di Asean. Bahkan atas hasil survei ini Gubernur Jakarta, Pramono Anung Wibowo mengaku terkejut. Belum diketahui arti terkejut, apakah tidak percaya? Jakarta bisa duduki posisi kedua sebagai kota teraman di Asean berkat survei Global Residence Index, edisi 2026.

“Itu saya sebenarnya juga surprise. Jakarta yang selama ini selalu di bawah Bangkok, Manila, dan Kuala Lumpur, sekarang di kedua, setelah Singapura,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa.

Pramono menyatakan, pencapaian tersebut bisa diraih Jakarta karena beberapa momen besar keagamaan lalu, ibu kota bisa menjaga keamanan dan keharmonisan.

Waktu itu ada Christmas Carol saat perayaan Natal, Cap Go Meh saat Imlek, pawai obor dan festival bedug saat Ramadan-Idul Fitri, hingga pawai ogoh-ogoh saat Nyepi. “Semua itu menunjukkan kuatnya keberagaman Jakarta. Itu juga menjadi etalase atau simbol tentang Jakarta sendiri,” ujar Pramono.

Dia pun menekankan agar keamanan dan kenyamanan di Jakarta dapat terus dijaga dan ditingkatkan bersama-sama. Singapura di posisi teraman dengan skor 0,90 dan skor Jakarta adalah 0,72. Kemudian urutan ketiga Bangkok 0,65, Vientiane 0,61, Hanoi 0,60 dan Kuala Lumpur 0,57.

Berikut adalah beberapa indikator dalam menentukan skor keamanan sebuah kota menurut Global Residence Index:

Numbeo Index: Mengukur persepsi keamanan publik dari warga, meliputi risiko kejahatan, pencurian, dan serangan fisik.

Homicide rate (city & country): Tingkat pembunuhan per kapita, baik di tingkat kota maupun negara,

Global Peace Index: Menilai tingkat kedamaian nasional berdasarkan beberapa faktor, seperti konflik internal atau eksternal, keamanan masyarakat, dan tingkat militerisasi.

Security Risk: Risiko keamanan umum, misalnya ancaman terorisme, stabilitas sosial, atau kriminalitas berat.

Political Risk: Stabilitas politik dan risiko ketidakpastian pemerintahan.

Natural Disaster Risk: Potensi risiko bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, badai, dan lainnya.

Road Traffic Death Rate: Tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas (mencerminkan keselamatan transportasi).

Natural Disasters Death Rate: Jumlah (aktual) kematian akibat bencana alam.

Major Conflict Death Rate: Tingkat kematian akibt konflik besar di wilayah tersebut.

Integrasi CCTV

Sementara itu, untuk meningkatkan keamanan Jakarta, gedung-gedung tinggi wajib menghubungkan CCTV dengan sistem milik Pemprov Jakarta. Sekretaris Komisi A DPRD Jakarta, Mujiyono, mengatakan kebijakan integrasi CCTV gedung di atas empat lantai dengan sistem keamanan milik Pemprov merupakan langkah tepat untuk memperkuat keamanan kota.

“Integrasi CCTV gedung swasta ini langkah tepat karena memperluas jangkauan tanpa membebani APBD,” kata Mujiyono.

Menurutnya, berdasarkan kajian Pricewaterhouse Coopers (PwC) 2017, Jakarta membutuhkan sekitar 70.000 titik CCTV. Sedangkan CCTV milik Pemprov yang terpasang saat ini baru sekitar 1.494 titik. Untuk itu, Mujiyono mendukung rencana Pemprov yang mewajibkan gedung di atas empat lantai mengintegrasikan CCTV dengan sistem pemerintah serta melanjutkan pemasangan CCTV di tingkat kelurahan.

Dia menambahkan, terdapat sekitar 3.600 gedung di Jakarta, meskipun belum diketahui berapa yang di atas empat lantai dan akan terintegrasi. Di sisi lain, rencana penambahan 30.000 CCTV di tingkat RT/RW masih tertunda karena belum ada anggaran.

Mujiyono menekankan dasar hukum harus jelas, standar kualitas perangkat harus dijaga, kapasitas command center dan operator harus diperkuat, serta pemasangan CCTV harus berbasis peta kerawanan. “Integrasi CCTV harus dipastikan implementasinya berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sebelumnya, Pramono Anung mewajibkan gedung empat lantai lebih untuk terhubung dengan kamera pengawas (CCTV) Pemerintah Provinsi Jakarta guna memperkuat pengawasan dan menciptakan sistem keamanan yang terintegrasi.

Pramono menilai, upaya ini sebagai langkah dalam modernisasi sistem keamanan dan pemantauan kota. Dengan integrasi CCTV, Pemprov dapat memantau situasi kota secara lebih cepat dan efektif, mulai penanganan darurat, kriminalitas, hingga manajemen lalu lintas. Nantinya, pemasangan CCTV akan menjangkau hingga kelurahan.